derapjurnalis.com
"Momentum Pertumbuhan Stabil, Ekonomi Kalsel Tumbuh 5,19%, Didorong Kinerja Ekspor dan Optimalisasi Belanja Negara”
Banjarmasin, Desember 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan, kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir November 2025.
Catur Ariyanto Widodo selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.
"Pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 89,06% dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp29,43 triliun. Selain itu, kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan," kata Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.
ODalam kegiatan Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi s.d. 30 November 2025 di Aula Kanwil DJPb,Juga dihadiri Syamsinar (Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah) ; Abien Prastowidodo (Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan) ; dan Antonius Arie Wibowo (Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah).
Selanjutnya Catur menyatakan, dukungan terhadap UMKM berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,61 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp63,67 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Selatan.
Pertumbuhan Kuat dan Indikator Kesejahteraan Membaik
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan dinamika yang positif. Hingga November 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$988,28 juta. Meskipun masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 20,92% (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini dipengaruhi oleh nilai Ekspor bulan November yang tercatat sebesar US$1.121,44 juta dan nilai Impor sebesar US$133,16 juta.
Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada November 2025 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22. Angka ini masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72% (yoy). Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,73%, juga lebih tinggi dari kondisi nasional yang mencatatkan inflasi 0,17%.
Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong oleh kenaikan harga pada komoditas tertentu.
Komoditas penyumbang utama andil inflasi (mtm) adalah emas perhiasan, terong, dan beras. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan mangga justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut. Secara makro, ekonomi Kalsel pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,19% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,04%.
Kinerja Fiskal di Kalimantan Selatan
Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun (89,06% dari pagu Rp41,42 triliun).
Belanja negara tumbuh positif tipis sebesar 0,26% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,77% (yoy), dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 79,80% (Rp29,43 triliun). Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 78,72% (yoy).
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga November 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp8,67 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp40,27 triliun (95,97% dari target). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,65% (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (+25,04%) dan pajak daerah. Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau mencapai 62,09% dari pagu Rp50,89 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp29,43 Triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025 tercatat mencapai Rp29,43 triliun atau 96,33% dari total pagu sebesar Rp30,56 triliun. Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru menjadi daerah dengan capaian realisasi TKD tertinggi (98,43%), sementara Kabupaten Balangan mencatat capaian terendah (93,29%).
Penyaluran TKD sampai dengan bulan November masih didominasi oleh DBH yang mencakup 57,22% (Rp16,84 triliun) dan DAU yang mencakup 28,14% (Rp8,28 triliun) dari total penyaluran TKD.
Di bulan November ini sesuai dengan KMK 330 tahun 2025, Kab. Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu dari 50 Pemerintah Daerah yang memperoleh Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kinerja penurunan stunting, atas kinerja tersebut Kab. HSS mendapat tambahan alokasi Insentif Fiskal sebesar Rp5,67 miliar.Rincian Penyaluran TKD di Kalsel sampai dengan bulan November 2025 berdasarkan jenisnya:
1. Realisasi DBH mencapai Rp16,84 triliun (97,48%), dengan dominasi penyaluran DBH barasal dari DBH Sumber Daya Alam Minerba – Royalti yang sebesar Rp14,79 triliun atau 87,83% dari total penyaluran DBH.
2. DAU terealisasi sebesar Rp8,28 triliun (96,68%) dengan penyaluran DAU didominasi oleh DAU skema block grant yang mencapai 87,45% dari total penyaluran DAU.
3. DAK Fisik terealisasi sebesar Rp334,81 miliar (79,47%). Penyaluran DAK Fisik tertinggi secara nominal pada bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp225,81 miliar sedangkan secara capaian persentase Bidang Sanitasi tertinggi yang mencapai 95,38% (Rp26,45 miliar).
4. DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp2,44 triliun (93,09%). DAK Non Fisik terbesar digunakan untuk pembayaran tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp1,33 triliun atau mencapai 54,68% dari total penyaluran DAK Non Fisik.
5. Dana Desa terealisasi sebesar Rp1,35 triliun (91,13%). Dana Desa tahap 1 telah salur seluruhnya pada 1.871 Desa. Penyaluran tahap 2 untuk earmark telah salur pada 1.782 Desa tersisa 89 Desa belum salur dan untuk non-earmark telah salur pada 1.154 Desa.
6. Sementara itu Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp179,44 miliar (98,45%).
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyerapan dan pemanfaatan dana TKD menjelang penutupan tahun anggaran.
Optimalisasi ini perlu dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran agar seluruh alokasi dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
Penyaluran KUR Kalsel Tembus Rp4,61 Triliun, kepada lebih dari 75 ribu debitur dan Pembiayaan Umi UMi tersalur Rp63,67 miliar kepada 12 ribu lebih debitur.
Hingga akhir November 2025, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan tren positif dalam mendukung pembiayaan UMKM di Kalimantan Selatan, dengan rincian capaian sebagai berikut:
1. Total penyaluran KUR sebesar Rp4,61 T (80,91%) dari target Rp5,69 T yang disalurkan kepada 75.069 debitur. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp4,40 T (95,33%) dan Syariah sebesar Rp215,08 M (4,67%).
2. Secara Nasional, Kalsel berada pada peringkat 15 Peringkat ke-1 se-Kalimantan
3. Sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak sebesar Rp1.838,24 miliar (39,90%) kepada 34.682 debitur dan skema mikro menjadi skema terbesar dengan penyaluran sebesar Rp3,38 T (73,42%) kepada 70.032 debitur.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp937,63 M kepada 12.419 debitur. Disusul oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp542,91 M kepada 6.648 debitur dan Kab Tanah Laut sebesar Rp474,04 M kepada 8.954 debitur
5. BRI mencatat penyaluran KUR tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp3,14 T kepada 63.143 debitur. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp548,12 M kepada 5.403 debitur. Selanjut oleh Bank Kalsel sebesar Rp373,22 M kepada 3.171 debitur.
Dalam memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan profil penyaluran sebagai berikut :
1. Total penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp63,76 M kepada 12.508 debitur. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp9,65 M (15,14%) dan Syariah Rp54,11 M (84,86%)
2. Kalsel menempati posisi ke-25 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional. Namun secara regional Kalimantan, penyaluran kinerja UMi mencapai peringkat ke 2 se Kalimantan
3. Penyaluran pembiayaan UMi di Kalsel dilakukan oleh lima LKBB penyalur, yaitu PNM, Pegadaian, BAV, Komida, dan KJP Cipta Prima Sejahtera.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp12,65 miliar kepada 2.337 debitur. Disusul oleh Kab Banjar sebesar Rp7,52 miliar kepada 1.467 debitur dan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp5,56 M kepada 1.084 debitur
5. Sektor perdagangan menjadi sektor penerima UMi terbanyak sebesar 93,79% dan skema kelompok menjadi skema terbesar penyalurannya dengan porsi 95,31%.
6. PNM mencatat penyaluran UMi tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp54,11 M kepada 10.939 debitur. Kemudian BAV sebesar Rp5,36 M kepada 965 debitur. Selanjutnya oleh PT Pegadaian sebesar Rp2,05 M kepada 170 debitur.
Sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pembiayaan bagi UMKM di Kalimantan Selatan, DJPb Kalsel telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama seluruh Lembaga Penyalur guna memastikan penyaluran yang tepat sasaran.
Kedepan, upaya komitmen tersebut terus berlanjut dalam memperkuat sinergi dan melakukan berbagai upaya pengawalan agar tren positif yang terlihat di wilayah seperti Banjarmasin dapat terus dipertahankan dan diikuti oleh wilayah lainnya. Hal ini diharapkan mampu mendorong akselerasi permodalan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.****