Martapura, derapjurnalis.com– Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), Dr. Ir. H. Abrani Sulaiman, M.Sc., turut aktif berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2027.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, Rabu (14/1/2026).
Dalam Forum tersebut, Dr. Abrani menyoroti isu banjir yang saat ini melanda berbagai Daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Menurutnya, banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berimbas langsung pada perekonomian dan ketahanan pangan Masyarakat.
“Banyak sawah dan kebun Petani terendam air. Salah satu penyebabnya adalah sungai yang tidak lagi berfungsi optimal akibat tertutup sedimentasi, pertumbuhan permukiman Penduduk, serta alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan pemukiman,” jelas Dr. Abrani.
Ia juga menekankan pentingnya pengaturan tata ruang dan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan mendorong penerapan aturan pembangunan rumah panggung agar air hujan tetap memiliki ruang resapan menuju titik terendah.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Forum ini mulai mematangkan arah pembangunan Daerah tahun 2027 dengan membuka ruang partisipasi publik.
Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi langkah awal untuk menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah dengan berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Banjar ke depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea mengatakan, penyusunan RKPD 2027 perlu dilakukan secara terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan riil Masyarakat. Hal tersebut mengingat dokumen RKPD menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
“Sejak tahap awal, Kami ingin rencana pembangunan ini dikomunikasikan dan dikonsultasikan agar target dan prioritasnya tepat sasaran,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Banjar, sekaligus bagian dari tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2045.
“Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menjawab tantangan Daerah secara strategis dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat Daerah dan Para Pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan tidak berjalan secara sektoral, melainkan saling terhubung antar bidang.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq, melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Mujahid menyampaikan, Forum konsultasi publik menjadi wadah untuk menghimpun masukan substantif terkait isu, tema, serta prioritas pembangunan Daerah tahun 2027.
“Masukan tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD agar lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan Masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkasnya.*****