" Jaga Momentum Awal Tahun, Kalsel Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,46% Diiringi Kinerja Fiskal yang Solid”
Banjarmasin, derapjurnalis.comFebruari 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang positif pada awal tahun, berlanjut hingga akhir Januari 2026. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melampaui rata-rata nasional dan pengelolaan anggaran yang mulai digulirkan secara efektif, Kalsel berhasil menjaga momentum di tengah dinamika awal tahun.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel sukses mencapai 5,46% (yoy) pada Triwulan IV 2025 (atau 5,22% c-to-c), menjadikannya yang tertinggi ketiga di regional Kalimantan. Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara pada Januari 2026 telah mencapai sebesar Rp2,82 triliun atau 9,81% dari pagu Rp28,77 triliun, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,51 triliun. Selain itu, kinerja APBD di awal tahun ini juga langsung mencatatkan surplus sebesar Rp1,21 triliun, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan
Pertumbuhan Kuat dan Indikator Kesejahteraan Membaik
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan dinamika yang tangguh. Hingga Januari 2026, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$877,35 juta. Angka ini sedikit
mengalami kontraksi sebesar 1,10% (*yoy*) jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja surplus ini terbentuk dari nilai Ekspor bulan Januari yang tercatat sebesar US$948,19 juta yang terkontraksi 4,7% akibat penurunan volume komoditas utama batubara dan CPO serta nilai Impor yang tercatat sebesar US$70,84 juta.
Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Januari 2026 tercatat sebesar 4,66%
(yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,28. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,55% (yoy). Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami
inflasi sebesar 0,20%, berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang justru mencatatkan deflasi sebesar 0,15%.
Tekanan inflasi bulanan (mtm) kali ini terutama didorong oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan, bayam, dan daging ayam ras. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan tarif angkutan udara justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut. Menutup catatan makro ekonomi, Kalsel mengakhiri Triwulan IV 2025 dengan pertumbuhan 5,46% (yoy), kembali membuktikan resiliensi dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,39%
Kinerja Fiskal Awal Tahun di Kalimantan Selatan
Memasuki awal tahun 2026, kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Januari 2026 mulai menunjukkan pergerakan realisasi. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp2.82 triliun atau mencapai 9,81% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp28.77 triliun. Dari total belanja tersebut, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sangat mendominasi dengan kontribusi mencapai 89,13% atau terealisasi sebesar Rp2.51 triliun. Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencatatkan
pertumbuhan yang positif sebesar 12,75% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp306,76 miliar. Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara pada awal tahun ini mencatatkan realisasi sebesar minus Rp736,65
miliar (-2,50% dari target), yang mengindikasikan adanya kontraksi penerimaan di awal periode.
Sejalan dengan itu, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga akhir Januari 2026 langsung mencatatkan surplus anggaran yang cukup baik sebesar Rp1.21 triliun. Surplus ini terbentuk
dari realisasi Pendapatan Daerah yang telah mencapai Rp2.04 triliun atau 6,49% dari target. Dari total pendapatan daerah tersebut, sebesar 75,85% masih ditopang oleh pendapatan yang diperoleh dari
dana transfer Pemerintah Pusat.
Sedangkan untuk realisasi Belanja Daerah, tercatat mencapai Rp829,66 miliar (2,03% dari pagu), yang menunjukkan pertumbuhan positif cukup signifikan sebesar 21,09% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp2,51 Triliun.
Mengawali tahun anggaran 2026, kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan awal yang positif. Hingga 31 Januari 2026, realisasi TKD tercatat mencapai Rp2,51 triliun atau 13,29% dari pagu sebesar Rp18,92 triliun.
Alokasi TKD Kalimantan Selatan tahun 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan kebijakan nasional. Secara nasional, pagu TKD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun Rp176,2 triliun dibandingkan tahun 2025.
Di Kalimantan Selatan, alokasi TKD tahun 2026 tercatat menurun 32,17% dibandingkan alokasi awal tahun 2025. Meski demikian, TKD tetap menjadi sumber pendanaan utama APBD daerah dengan kontribusi yang mencapai 60–70%, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung desentralisasi fiskal.
Berdasarkan capaian pemerintah daerah, Kota Banjarmasin mencatat kinerja realisasi TKD tertinggi hingga Januari 2026 dengan capaian 15,89% dari pagu, sementara Kabupaten Balangan
menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 11,26% dari pagu. Secara umum, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah mencatat realisasi penyaluran TKD pada awal tahun
anggaran.
Dari sisi jenis penyaluran, realisasi TKD Januari 2026 didominasi oleh penyaluran DAU mencakup 69,03% dari total realisasi TKD di Kalimantan Selatan. Adapun rincian jenis TKD di Kalsel
sebagai berikut:
1. Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya mencapai Rp1,74 triliun atau 16,04% dari pagu. Seluruh penyaluran DAU tersebut disalurkan melalui skema block grant.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp337,92 miliar atau 8,26%, yang seluruhnya merupakan penyaluran DBH Minerba, sesuai dengan jadwal penyaluran pada awal tahun.
3. DAK Non Fisik juga telah terealisasi sebesar Rp440,93 miliar atau 16,49%, yang terdiri atas penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp393,21 miliar serta
Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp47,72 miliar. Mulai tahun 2026, penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah dapat dilakukan secara bulanan, sehingga dapat memberikan kepastian pembayaran yang lebih baik bagi para penerima.
4. Sedangkan untuk DAK Fisik dan Dana Desa, hingga akhir Januari 2026 masih belum terdapat realisasi dan akan mulai disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tahapan pada bulan-bulan berikutnya.
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan administrasi dan perencanaan anggaran agar penyaluran TKD pada periode selanjutnya dapat berjalan tepat waktu, akuntabel, dan memberikan dampak optimal bagi percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di daerah.
Penyaluran KUR Kalsel tersalur Rp419,21 Miliar, kepada 6.058 debitur dan Pembiayaan UMi tersalur Rp0,91 miliar kepada 191 debitur.
Hingga akhir Januari 2026, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan tren positif dalam mendukung pembiayaan UMKM di Kalimantan Selatan, dengan rincian capaian sebagai
berikut:
1. Total penyaluran KUR sebesar Rp419,21 M (8,13%) dari target Rp5,15 T yang disalurkan kepada
6.058 debitur . KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp403,82 M (96,33%) dan Syariah
sebesar Rp15,39 M (3,67%).
2. Secara Nasional, Kinerja KUR di Kalsel berada pada peringkat 15 . Peringkat ke-1 se-Kalimantan.
3. Sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak sebesar Rp149,10 miliar (35,57%)
kepada 2.745 debitur dan skema mikro menjadi skema terbesar dengan penyaluran sebesar
Rp275,49 M (65,72%) kepada 5.534 debitur.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp71,02 M kepada 869 debitur.
Disusul oleh Kab Tanah Bumbu sebesar Rp56,42 M kepada 559 debitur dan Kab Banjar sebesar
Rp45,64 M kepada 742 debitur.
5. BRI mencatat penyaluran KUR tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp273,04 M
kepada 5.253 debitur. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp58,68 M kepada 450 debitur.
Selanjutnya oleh BNI sebesar Rp33,38 M kepada 104 debitur.
Dalam memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan sebagai berikut:
1. Total penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp0,91 M kepada 191 debitur. UMi disalurkan secara
Konvensional sebesar Rp0,91 M (100,00%).
2. Kinerja Pembiayaan UMi di Kalsel menempati posisi ke-13 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam
realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional. Serta secara regional Kalimantan,
penyaluran kinerja UMi mencapai peringkat ke-1 se-Kalimantan.
3. Penyaluran pembiayaan UMi sd Januari 2026 di Kalsel dilakukan oleh satu LKBB penyalur, yaitu
PT Bahana Arta Ventura (PT. BAV).
4. Kabupaten Banjar mencatatkan penyaluran tertinggi , sebesar Rp0,17 miliar kepada 35 debitur.
Disusul oleh Kab Tanah Laut sebesar Rp0,10 miliar kepada 23 debitur dan Kab Tanah Bumbu
sebesar Rp0,09 M kepada 23 debitur.
5. Sektor perdagangan menjadi sektor penerima UMi terbanyak sebesar 72,79% dan skema
kelompok menjadi skema terbesar penyalurannya dengan porsi 100,00%.
6. PT BAV mencatat penyaluran UMi tertinggi (sebagai satu-satunya penyalur) dengan membukukan capaian sebesar Rp0,91 M kepada 191 debitur.
Sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pembiayaan bagi UMKM di Kalimantan Selatan, DJPb Kalsel telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama seluruh Lembaga Penyalur guna memastikan penyaluran yang tepat sasaran.
Ke depan, upaya komitmen tersebut terus berlanjut dalam memperkuat sinergi dan melakukan berbagai upaya pengawalan agar tren positif yang terlihat di wilayah seperti Banjarmasin dapat terus
dipertahankan dan diikuti oleh wilayah lainnya. Hal ini diharapkan mampu mendorong akselerasi permodalan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat
Kalimantan Selatan.*****