Ketahanan Pangan sebuah istilah yang memang harus terus digaungkan dan direalisasikan karena kondisi kita memungkinkan untuk terus berswasembada dengan tanah yang subur dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.
Coba Simak :
• Lahan Subur Eksisting (Siap Pakai): 26,3 juta hektar yang saat ini aktif digunakan untuk menopang berbagai komoditas pangan utama.
• Lahan Baku Sawah (LBS): Pemerintah menetapkan luasan LBS nasional sebesar 7,38 juta hektar, di mana sekitar 6,42 juta hektar di antaranya dilindungi ketat sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
• Total Lahan Potensial Pertanian: Terdapat sekitar 95,90 juta hektar lahan yang secara geografis dinilai potensial untuk sektor pertanian (tersebar di Areal Penggunaan Lain/APL dan sebagian kawasan hutan produksi).
• Lahan Kering Potensial: Indonesia memiliki hamparan lahan kering yang sangat luas mencapai 144,47 juta hektar. Namun, baru sebagian kecil yang optimal, sementara 118,11 juta hektar di antaranya masuk kategori lahan sub-optimal (seperti lahan masam) yang memerlukan teknologi pengelolaan tanah tambahan.
Sebaran Strategis dari Sabang Sampai Merauke
• Wilayah Barat & Tengah (Sumatera, Jawa, Kalimantan): Pulau Jawa tetap menjadi pusat lahan pangan paling subur karena tingginya kandungan abu vulkanik. Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Sumatera didorong untuk program optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah baru.
• Wilayah Timur (Merauke, Papua): Kabupaten Merauke di ujung timur Indonesia saat ini memiliki potensi lahan pertanian sebesar 1,2 juta hektar. Wilayah ini sedang diproyeksikan oleh pemerintah pusat untuk menjadi salah satu kawasan food estate atau pusat pangan nasional terbesar dengan target cetak sawah hingga 1 juta hektar.
Kalau melihat posisi Kalimantan dari data yang beredar itu, maka sudah tepat kalau "Kalimantan sebagai Pilar Ekonomi Nasional: Dari Ketahanan Pangan hingga Transformasi Digital."
Begitu juga komentar pakar yang saya minta tanggapannya, seperti yang diungjkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Kalimantan Selatan Prof Dr Ahmad Yunani SE MSi, bahwa “Kalimantan sebagai Pilar Ekonomi Nasional : Dari Ketahanan Pangan hingga Transformasi Digital” , itu menggambarkan arah baru pembangunan Kalimantan. Kata Yunani, selama ini Kalimantan dikenal sebagai salah satu penopang ekonomi nasional melalui pertambangan, perkebunan, kehutanan dan energi.
Kedepan, kekuatan tersebut perlu ditransformasikan menuju ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah, inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan ketahanan pangan, hilirisasi dan transformasi digital.
Dalam aspek ketahanan pangan, Kalimantan memiliki potensi besar karena mempunyai sumber daya lahan, air, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang cukup beragam. Namun ketahanan pangan tidak boleh hanya diartikan sebagai kemampuan menghasilkan beras. Yang perlu dibangun adalah sebuah ekosistem pangan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, pemasaran hingga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Khusus Kalimantan Selatan, peluang menjadi salah satu lumbung pangan Kalimantan sangat terbuka. Kalsel memiliki basis produksi padi yang kuat, terutama pada kawasan rawa dan pasang surut, disertai potensi perikanan, peternakan dan hortikultura. Namun kita harus juga memperhatikan tantangan itu, yang mana tantangannya adalah bagaimana mengubah keunggulan produksi tersebut menjadi nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Karena itu, Kalsel jangan hanya menjadi penghasil gabah, ikan atau bahan mentah, tetapi perlu berkembang menjadi pusat pengolahan dan distribusi pangan atau food hub Kalimantan.
Lalu bagaimana mengenai transformasi digital? Yunani yang juga Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalsel menegaskan, dalam transformasi digital, masyarakat Kalimantan sebenarnya sudah semakin akrab dengan teknologi. Penggunaan smartphone, media sosial, marketplace, mobile banking, QRIS dan berbagai pelayanan digital telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi belum otomatis berarti masyarakat telah sepenuhnya melek dan bertransformasi secara digital.
Untuk ukuran keberhasilan itu, Yunani yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menyebutkan, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan sekadar berapa banyak masyarakat menggunakan internet atau smartphone, tetapi seberapa jauh teknologi mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses pasar, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Yunani mencontohkan, Petani, misalnya, seharusnya dapat menggunakan teknologi untuk mengetahui harga komoditas, cuaca, memperoleh pembiayaan, mengakses pasar dan menjual hasil pertaniannya secara langsung.
Ternyata dari pandangan Yunani, ada tantangan lain, yaitu masih adanya kesenjangan digital antara perkotaan dengan pedesaan, pedalaman, pesisir dan wilayah terpencil. Kualitas jaringan internet, biaya perangkat dan konektivitas, kemampuan SDM serta literasi dan keamanan digital masih perlu diperkuat. Jangan sampai digitalisasi berkembang pesat di perkotaan tetapi meninggalkan masyarakat perdesaan.
Karena itu, ketahanan pangan dan transformasi digital seharusnya tidak dipandang sebagai dua agenda yang terpisah. Kalimantan membutuhkan Digital Food Ecosystem, yaitu sistem yang menghubungkan petani dan nelayan dengan teknologi produksi, industri pengolahan, gudang dan cold storage, logistik, marketplace, perbankan digital hingga konsumen.
Kalimantan Selatan memiliki peluang mengambil posisi strategis sebagai Food and Digital Hub of Kalimantan. Dengan posisi tersebut, Kalsel tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menjadi pusat pengolahan, perdagangan, pembiayaan, distribusi dan digitalisasi ekonomi pangan Kalimantan.
Pada akhirnya, masa depan Kalimantan tidak cukup hanya bergantung pada kekayaan yang digali dari bawah tanah. Kekuatan ekonomi masa depan justru harus semakin bertumpu pada apa yang ditanam dan dihasilkan di atas tanah, dikelola oleh kualitas sumber daya manusia, diolah melalui industri, serta dihubungkan melalui teknologi digital.
Dengan demikian, transformasi Kalimantan ke depan adalah perubahan dari pola “SDA diekstraksi untuk ekspor” menuju “pangan yang dihilirisasi menjadi industri didukung digitalisasi dengan ekonomi hijau menghasilkan nilai tambah menujubkesejahteraan.” Inilah yang dapat menjadikan Kalimantan bukan sekadar daerah penghasil sumber daya alam, tetapi benar-benar menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Mengenai ketahanan pangan ini, sudah beberapa kali diberitakan tentang Upaya Jajaran Tentara Nasional Indonesia, seperti yang dilakukan Kodim-kodim di wilayah Korem 101/Antasari yang saya muat di media online derap jurnalis.com.
BARABAI - Perawatan tanaman Cabe merupakan upaya dalam meningkatkan hasil panen, Hal inilah yang dilakukan oleh Serda Junia Rachmansyah Babinsa Koramil 1002-05/Pandawan melaksanakan pendampingan perawatan tanaman cabe milik Pazri, dari kelompok tani Hutan Kamal di Desa Kambat Selatan Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, Kamis (04/04/2024).
Serda Junia Rachmansyah menyampaikan kegiatan pendampingan kepada petani di wilayah binaan ini dalam rangka mensukseskan program Pemerintah tentang Swasembada pangan,” ujarnya.
Pada kesempatan kali ini Serda Junia Rachmansyah membantu warga binaan merawat tanaman cabe diatas lahan selauas kurang lebih 0,5 hektar.
Menurutnya, perawatan tanaman cabe ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap tanaman cabe dari masa pertumbuhan hingga hasil panen,” imbuhnya.
“Seperti contoh keberadaan Gulma perlu dibasmi, karena sangat besar sekali pengaruhnya pada tanaman dan apabila dibiarkan akan mengakibatkan tanaman menjadi rusak dan lambat dalam proses pembuahan, oleh karena itu dengan perawatan tanaman dengan baik, tanaman akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas baik,” ucapnya.
Sedangkan Pazri selaku petani dan pemilik lahan mengucapkan terima kasih kepada Babinsa koramil Pandawan yang sudah menyempatkan waktu untuk membantu dirinya.
“Kami sebagai petani merasa sangat terbantu dengan hadirnya Babinsa disini. Semoga pada saat panen Cabe nanti mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga program swasembada pangan bisa tercapai,” harapnya.[Junaidi]
Berita lainnya terkait dukungan TNI khususnya mendukung swasembada pangan dalam Upaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut.
BARABAI - Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan Babinsa jajaran Kodim 1002/HST melaksanakan pendampingan panen padi warga binaan.
Seperti yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 1002-06/Barabai melaksanakan pendampingan panen raya padi milik bapak Tabrani dari Kelompok Tani Tiga Sekawan di desa Bakapas Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selasa (26/03/2024).
Kegiatan yang dilakukan oleh Serka Sudarwanto bersama 4 orang anggota Koramil Barabai merupakan salah satu upaya pembinaan wilayah yang dilakukan oleh Babinsa dalam mendukung tugas pokok satuan,” terang Danramil 1002-06/Barabai Kapten Inf Rudi Hartono melalui sambungan seluler
Lebih lanjut Kapten Inf Rudi Hartono mengatakan, Pembinaan Teritorial oleh Babinsa dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode yang disebut dengan metode Binter.
“Cara yang tepat untuk melaksanakan Binter yaitu komunikasi sosial, dengan cara ini Babinsa dapat langsung berinteraksi dengan warga binaan, dalam melakukan pembinaan wilayah,
Komunikasi sosial dapat dilakukan dimana saja tergantung situasi kondisi dilapangan, Seperti para Babinsa Koramil Barabai sembari komsos juga membantu warga binaan panen padi, dan ini juga merupakan salah satu upaya Babinsa dalam mendukung program ketahanan pangan,” tuturnya.
Sementara itu Tabrani pemilik lahan padi jenis Siam Madu seluas 1 hektare dari kelompok tani Tiga Sekawan sangat berterimakasih kepada Babinsa Koramil Barabai yang telah melaksanakan pendampingan dari penyiapan lahan, pembibitan, perawatan tanaman hingga saat ini musim panen, dan alhamdulillah hasil panen kali ini sangat memuaskan,” ucapnya.
Sedangkan Abas Baseri.S.Pt, selaku Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barabai menyampaikan berdasarkan hasil ubinan panen padi jenis siam maju, seluas 12 borongan dengan hasil 1,6 Ton, alhamdulillah ini merupakan hasil panen yang bagus,” tegasnya.[Junaidi]
Ekonomi Syariah di Kalimantan Selatan juga berkembang pesat dan ini sangat selaras dalam Pembangunan ekonomi di daerah ini. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Kalimantan Selatan Prof Dr Ahmad Yunani SE MSi, bahwa Program prioritas DPW IAEI Kalimantan Selatan ada 5. Selengkapnya, sebagai berikut :
Program Prioritas Utama IAEI Kalimantan Selatan:
1. IAEI Policy & Economic Research Center
Menjadikan IAEI Kalsel sebagai pusat kajian, riset, dan rekomendasi kebijakan ekonomi Islam yang berbasis data. Program ini menghasilkan policy brief, kajian strategis, dan Islamic Economic Outlook Kalsel sebagai masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
2. Halal Economy & UMKM Acceleration
Mendorong percepatan UMKM naik kelas melalui ekosistem ekonomi halal, mulai dari legalitas, sertifikasi halal, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, pembiayaan syariah, hingga perluasan akses pasar. Tujuannya adalah memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi Banua.
3. Zakat–Wakaf Productive Movement
Mengembangkan zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. IAEI mendorong kolaborasi dengan BAZNAS, LAZ, nazhir, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha untuk menciptakan usaha produktif dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
4. Young Islamic Economist Academy
Membangun generasi ekonom muda Islam Kalsel yang unggul, kompeten, dan berintegritas melalui pendidikan, riset, pelatihan, diskusi kebijakan, kewirausahaan, dan penguasaan data. Program ini menjadi wadah kaderisasi akademisi, peneliti, praktisi, dan pemimpin ekonomi Islam masa depan.
5. Islamic Economic Development Index Kalsel
Mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Islam Kalimantan Selatan sebagai instrumen untuk mengukur dan memetakan perkembangan ekonomi syariah di seluruh kabupaten/kota. Indeks mencakup keuangan syariah, industri halal, zakat-wakaf, UMKM, SDM, digitalisasi, dan kesejahteraan sehingga dapat menjadi benchmark dan dasar perumusan kebijakan ekonomi Islam di Kalsel.
"Benang Merah Kelima program tersebut diarahkan untuk mewujudkan:
“IAEI Kalsel sebagai Think Tank dan Strategic Partner dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Islam yang Inklusif, Produktif, Berbasis Riset, dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Banua," tambah Yunani menjelaskan.
Peran besar Bank Indonesia dengan kolaborasi Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, ada kegiatan yang cukup besar, yaitu dengan keberhasilan menggelar Syariah Financial Fair (Syafif) di Banjarmasin. Dari Closing Ceremony tergambar hasil yang didapat. Berikut petikan berita itu yang saya muat di media online Derap Jurnalis.Com.
Banjarmasin, derapjurnalis.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Para Pemangku Kepentingan resmi menutup rangkaian kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Banjarmasin yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini menghadirkan 20 booth ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari 17 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah, 1 Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat), serta 2 Lembaga Regulator yaitu OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS). Seluruh booth bertujuan untuk mendekatkan keuangan syariah kepada
Masyarakat luas, sehingga Masyarakat dapat memperoleh edukasi sekaligus
memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah dalam satu lokasi.
Acara penutupan secara resmi dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Muhammad Ikhsan Alhak, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Haris Munandar, Ketua Organizing Committee Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi
Keuangan Syariah (OC LIKS) Arjanto, Pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah di wilayah Banjarmasin, serta Para Pemangku Kepentingan yang berkomitmen mendukung pengembangan sektor keuangan syariah di Kalimantan Selatan.
Dalam penutupannya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo
menyampaikan, selama penyelenggaraan SYAFIF Goes to Banjarmasin,
Masyarakat dan memperoleh akses terhadap berbagai kegiatan, antara lain edukasi keuangan syariah, promosi produk dan layanan keuangan syariah, konsultasi keuangan dan layanan zakat, serta layanan perlindungan konsumen.
OJK Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan layanan konsultasi, fasilitasi pengaduan konsumen, dan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada pengunjung.
Rangkaian penyelenggaraan SYAFIF Tahun 2026 sejak pre-event pada 4 Juni 2026
hingga penutupan SYAFIF Goes to Banjarmasin hari ini berhasil mendorong antusiasme Masyarakat yang tercermin dalam berbagai capaian nyata, antara lain:
• Penghimpunan dana sekitar 27.599 rekening dengan total dana sekitar Rp96,72 miliar;
• Realisasi Pembiayaan, Pegadaian & Penjaminan sebesar Rp2,61 triliun dengan Number of Account (NoA) sebanyak 977 rekening ;
• Sehingga total capaian sementara inklusi keuangan syariah sebesar Rp2.71 triliun
dengan NoA 28.576.
Capaian ini masih akan terus bertambah seiring pelaksanaan post-event SYAFIF di
Jakarta yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Hal tersebut disambut baik oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Muhammad Ikhsan Alhak yang turut menyampaikan potensi lokal pengembangan keuangan syariah yang sejalan dengan budaya dan nilai-nilai Masyarakat Kalimantan Selatan.
Sebagai titik awal di tahun 2026, sinergi yang telah terbangun melalui penyelenggaraan SYAFIF Goes to Banjarmasin akan terus dilanjutkan di empat kota berikutnya, yaitu Jakarta, Semarang, Aceh, dan Makassar. Upaya peningkatan literasi dan inklusi
keuangan syariah juga akan terus dikolaborasikan di berbagai Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, sehingga manfaat edukasi dan akses terhadap produk serta layanan keuangan syariah dapat menjangkau Masyarakat yang lebih luas secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.
OJK mengajak seluruh Pemangku Kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sinergi yang kuat antara Regulator, Industri Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan syariah yang semakin inklusif, inovatif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan
ekonomi Daerah maupun Nasional secara berkelanjutan.*****junaidi
Jadi, dari deretan data dan informasi sekitar Kalimatan Selatan ini, maka "Kalimantan sebagai Pilar Ekonomi Nasional: Dari Ketahanan Pangan hingga Transformasi Digital." Sudah dapat tergambar ragam upaya yang dilakukan dan hasil-hasil yang bakal terus berkembang dan bertambah banyak.*****
Tags
Headline