(Catur Ariyanto Widodo - Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan)
"Stabilitas Pertumbuhan Terjaga, Ekonomi Kalimantan Selatan Tumbuh 5,19 Persen Didorong Ekspor dan Belanja Negara”
Banjarmasin, derapjurnalis.com - Januari 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata Nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM, sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.
Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,19 persen (year-on-year), ditopang oleh sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan Daerah.
(Catur Ariyanto Widodo (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan)
Komitmen Pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar.
Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Solid, Inflasi Terjaga Perekonomian Kalimantan Selatan terus bergerak dalam tren yang positif.
Hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta. Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,72 persen (year-on-year) dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan nilai ekspor Desember yang tercatat US$1.229,17 juta dan impor sebesar US$124,06 juta.
Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,06, lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang mencapai 2,92 persen. Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,76 persen (month- to-month), juga melampaui inflasi nasional sebesar 0,64 persen.
Tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah. Namun demikian, laju inflasi relatif tertahan oleh kontribusi deflasi dari komoditas seperti tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam. Secara makro, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,19 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat 5,04 persen.
Kinerja Fiskal di Kalimantan Selatan
Kinerja Belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34 triliun (96,39% dari pagu Rp41,84 triliun). Realisasi tersebut terbagi kepada dua kran penyaluran.
Pertama, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 % dari pagu sebesar Rp11,27 triliun. Dan yang kedua Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 % dari pagu sebesar Rp30,57 triliun. Dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06%.
Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 51,7% (yoy).
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp44,11 triliun (105,14% dari target). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,04% (yoy). Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau mencapai 81,4% dari pagu Rp50,89 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp30,13 Triliun (98,56%)
Menutup tahun anggaran 2025, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan capaian yang sangat optimal. Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD tercatat mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56% dari total pagu sebesar Rp30,57 triliun. Secara umum terjadi banyak dinamika penyaluran di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi melalui pencadangan TKD, adanya penyaluran Kurang Bayar DBH, penghentian penyaluran Dana Desa NonEarmark, hingga pemberian Insentif Fiskal atas kinerja unggul Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data kinerja penyaluran TKD kepada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42%.
Di sisi lain, Kabupaten Balangan mencatat realisasi terendah sebesar 96,91%. Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi oleh dua instrumen utama, yaitu Dana
Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34%.
Rincian Penyaluran TKD di Kalsel sampai dengan bulan Desember 2025 berdasarkan jenisnya:
1. Dana Bagi Hasil (DBH): Terealisasi sebesar Rp17,06 triliun (98,75%). Penyaluran didominasi
oleh DBH SDA Minerba (Royalti) senilai Rp14,83 triliun.
2. Dana Alokasi Umum (DAU): Tersalurkan sebesar Rp8,54 triliun (99,53%). Skema Block Grant mendominasi penyaluran dengan nilai Rp7,24 triliun.
3. DAK Fisik: Realisasi mencapai Rp403,40 miliar (95,75%). Bidang Kesehatan dan KB mencatat nominal tertinggi sebesar Rp280,33 miliar.
4. DAK Non Fisik: Terealisasi sebesar Rp2,57 triliun (97,91%). Porsi terbesar digunakan untuk Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp1,45 triliun.
5. Dana Desa: Tersalurkan sebesar Rp1,37 triliun (92,51%). Dana Desa tahap 1 telah salur 100% pada 1.871 Desa. Sementara itu untuk penyaluran tahap 2 earmark tersalur pada 1.870 Desa, sedangkan non earmark akibat adanya kebijakan penghentian penyaluran hanya tersalur pada 1.154 Desa.
6. Insentif Fiskal: Mencapai realisasi 100% sebesar Rp182,28 miliar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima tambahan Rp5,67 miliar atas prestasi dalam penurunan stunting.
Besarnya porsi TKD tahun 2025 terhadap Pendapatan pada APBD menjadi landasan penting bagi stabilitas ekonomi Kalimantan Selatan. Memasuki tahun anggaran 2026, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pendampingan dan pemantauan agar pemanfaatan dana TKD semakin tepat sasaran, akuntabel, dan mampu mendorong kemajuan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
Penyaluran KUR Kalsel Tembus Rp4,91 Triliun, kepada lebih dari 80 ribu debitur dan Pembiayaan Umi UMi tersalur Rp73,79 M kepada 14. lebih debitur.
Hingga akhir Desember 2025, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan tren positif dalam mendukung pembiayaan UMKM di Kalimantan Selatan, dengan rincian capaian sebagai berikut :
1. Total penyaluran KUR sebesar Rp4,97 T (87,29%) dari target Rp5,69 T yang disalurkan kepada 80.687 debitur. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp4,73 T (95,23%) dan Syariah sebesar Rp237,19 M (4,77%).
2. Secara Nasional, KUR Kalsel berada pada peringkat 15. Peringkat ke-1 se Regional Kalimantan.
3. Berdasarkan sektornya, Sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak sebesar Rp1.96 triliun (39,51%) kepada 37.151 debitur. Sedangkan secara skema penyaluran, maka skema mikro menjadi skema terbesar dengan penyaluran sebesar Rp3,64 T (73,30%) kepada 75.238 debitur.
4. Berdasarkan Kab/Kota, maka Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp1.000,46 M kepada 13.255 debitur. Disusul oleh Kab Tanah Bumbu sebesar Rp584,74 M kepada 7.100 debitur dan Kab Banjar sebesar Rp516,73 M kepada 9.723 debitur.
5. Berdasarkan bank penyalur, maka Bank BRI mencatat penyaluran KUR tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp3,41 T kepada 68.119 debitur. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp568,47 M kepada 5.604 debitur. Selanjutnya oleh Bank Kalsel sebesar Rp392,24 M kepada 3.345 debitur.
Dalam memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan profil penyaluran sebagai berikut:
1. Total penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp73,79 M kepada 14.300 debitur. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp10,71 M (14,51%) dan Syariah Rp63,08 M (85,49%).
2. Kalsel menempati posisi ke 26 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional. Namun secara regional Kalimantan, penyaluran kinerja UMi mencapai peringkat ke-3 se-Kalimantan.
3. Penyaluran pembiayaan UMi di Kalsel dilakukan oleh lima LKBB penyalur, yaitu PNM, Pegadaian, BAV, Komida, dan KJP Cipta Prima Sejahtera.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan sebagai penyaluran UMi tertinggi, sebesar Rp14,62 miliar kepada 2.663 debitur. Disusul oleh Kab Banjar sebesar Rp8,85 miliar kepada 1.707 debitur dan Kab Hulu Sungai Selatan (HSS) sebesar Rp6,48 M kepada 1.188 debitur.
5. Berdasarkan sektornya, Sektor perdagangan menjadi sektor penerima UMi terbanyak sebesar 94,30% dan dan secara skema, skema kelompok menjadi skema terbesar penyalurannya dengan porsi 95,42%.
6. Sebagai penyalur UMi , maka PNM mencatat penyaluran UMi tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp63,02 M kepada 12.546 debitur. Kemudian BAV sebesar Rp6,28 M kepada 1.039 debitur. Selanjutnya oleh PT Pegadaian sebesar Rp2,44 M kepada 202 debitur.
Sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pembiayaan bagi UMKM di Kalimantan Selatan, DJPb Kalsel telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama seluruh Lembaga Penyalur guna memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Upaya komitmen tersebut terus berlanjut dalam memperkuat sinergi dan melakukan berbagai upaya pengawalan agar tren positif yang terlihat di wilayah seperti Banjarmasin dapat terus dipertahankan dan diikuti oleh wilayah lainnya. Hal ini diharapkan mampu mendorong akselerasi permodalan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi s.d. 31 Desember 2025, dihadiri :
1. Syamsinar (Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah)
2. Catur Ariyanto Widodo (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Dwijo Muryono (Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan)
4. Tetik Fajar Ruwandari (Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah).*****