Banjarmasin, derapjurnalis.com
(Ambin Demokrasi)
Siang itu, di Rumah Alam Sungai Andai, Forum Tokoh mulai digelar (Sabtu 4/4/2026), satu pertanyaan yang menggelitik, bagaimana cara menjaga kewarasan di tengah situasi yang tidak normal seperti sekarang ini? Dimana pemerintahan tidak berjalan sebagaimana harapan. Lebih banyak “membual” dan pencitraan, dari pada bekerja membangun kesejahteraan bersama. Pun Aparat Penegak Hukum (APH), makin sekehendak hati. Hukum makin tumpul ke atas, dan sangat tajam ke bawah. Hukum bukan untuk menegakkan keadilan, namun justru menjadi alat kuasa dan politik.
Di tengah warga, selain dihimpit tekanan ekonomi, harga yang terus melonjak dan minimnya lapangan pekerjaan, juga semakin marak peredaran narkoba, berakibat rawannya kriminalitas. Dalam bulan ini saja, perkelahian, pembunuhan, bahkan penemuan mayat, seolah mengabarkan akumulasi dari banyak persoalan di tengah warga.
Pemerintahan, semakin tidak bisa diandalkan. Asyik sibuk dengan urusannya sendiri dan kerap memilih bepergian ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Belum tuntas akal kita mencernah tentang apa manfaatnya Calender of Events di Bali, dengan membelajakan uang di kampung orang. Datang lagi keanehan lain, Bimtek DPRD di selenggarakan di Yogyakarta. Serumahan DPRD diboyong menghadiri Bimtek, nota bene seluruh pesertanya internal, dan mestinya dapat diselenggarakan di Banua, agar uang yang tidak seberapa itu, berputar di tanah sendiri. Agar dinimati oleh warga sendiri, bukan warga orang lain yang jauh di sana.
Belum lagi soal pembelian mobil dinas listrik, sementara di negara yang memproduksinya saja, antusias mobil listrik sudah menurun hingga 50%. Belum lagi soal pembelian kamera yang semata memuaskan produksi konten dan citra, bukan perbaikan kinerja. Sementara pajak terus melilit, BPJS tarifnya teramat mahal, layanan kesehatan dan sekolah, tidak dipikirkan peningkatan kualitasnya.
Satu-satunya cara menjaga kewarasan tersebut adalah dengan terus berdiskusi, berdialog, bertukar pikiran, mencari solusi. Dari bertukar pikiran tersebut, mungkin akan lahir gagasan yang dapat memecah kebuntuan.
Ada yang berpendapat, jangan buru-buru mengulurkan tangan, menjawab persoalan seolah hero, sebab dampaknya, dapat membuat pemerintah lupa tugas dan fungsinya. Bila persoalan tersebut terkait kinerja pemerintahan, sarankan benahi pemerintahannya, agar fungsinya tidak diambil alih oleh warga sipil. Selama ini warga sipil terlalu baik, selalu mengambil alih hal-hal yang tidak dikerjakan pemerintah, akhirnya pemerintahnya abai, “mangalilu” pada tugas dan kewajibannya.
Luruskan pemerintahan yang berjalan bengkok. Bersamaan itu terus menguatkan masyarakat sipil, agar memiliki posisi tawar dan tidak diremehkan. Bagun kesadaran bersama, bahwa pemerintahan tugasnya melayani, bukan dilayani dan terus minta ambung.
Walau saran, masukan dan kritik, tidak pernah digubris. Yakinlah, secara perlahan, fakta-fakta ketidak warasan situasi akan terus menggumpal, terakumulasi menjadi kesadaran untuk bergerak bersama memperjuangkan perubahan.
Forum Tokoh, adalah salah satu wahana dalam menjaga kawarasan. Walau musuh harat dan bahkan arogan, karena merasa mampu menentukan segalanya dengan uang dan kuasa, namun satu waktu pasti ada masanya, dimana kesadaran kolektif warga yang waras, akan menumbangkan segala kesewenang-wenangan.
Kalau situasinya sekarang tidak mampu dilawan, kebudayaan Banjar memberi nasehat, “nang waras bakalah”. (nm)