" Resiliensi Ekonomi Kalsel dalam Menjaga Surplus Perdagangan dan Mengawal Stabilitas Harga di Awal Tahun”
Banjarmasin, Maret 2026, derapjurnalis.com– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang positif pada awal tahun, berlanjut hingga akhir Januari 2026.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melampaui rata-rata nasional dan pengelolaan anggaran yang mulai digulirkan secara efektif, Kalsel berhasil menjaga momentum di tengah dinamika awal tahun.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel sukses mencapai 5,46% (yoy) pada Triwulan IV 2025 (atau 5,22% c-to-c), menjadikannya yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan.
Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara pada Februari 2026 telah mencapai sebesar Rp4,55 triliun atau 15,25% dari pagu Rp29,81 triliun, dimana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,69 triliun. Selain itu, kinerja APBD pada awal periode tahun ini juga langsung mencatatkan surplus sebesar Rp1,87 triliun, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan.
Dinamika Neraca Perdagangan dan Tantangan Pengendalian Inflasi
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan resiliensi ditengah fluktuasi global.
Hingga Februari 2026, Neraca Perdagangan Kalsel tetap mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$752,34 juta. Meskipun demikian, angka ini mengalami kontraksi sebesar 20,01% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja surplus tersebut ditopang oleh nilai Ekspor bulan Februari yang mencapai US$884,41 juta, yang terkontraksi 15,1% (yoy) akibat penurunan volume ekspor komoditas utama seperti batubara dan CPO. Di sisi lain, nilai Impor tercatat sebesar US$132,07 juta, mengalami peningkatan tajam sebesar 29,9% yang didorong oleh naiknya impor minyak petroleum.
Dari sisi harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan pada Februari 2026, tercatat sebesar 5,97% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,24.
Angka ini terpaut cukup jauh diatas tingkat inflasi Nasional yang berada di level 4,76% (yoy).
Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,86%, juga lebih tinggi dibandingkan angka Nasional sebesar 0,68%.
Tekanan inflasi tahunan (yoy) terutama didorong oleh komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, dan beras. Sedangkan secara bulanan (mtm), kenaikan harga emas perhiasan, daging, ayam ras, dan ikan nila menjadi penyumbang utama inflasi.
Upaya pengendalian terus dilakukan melalui langkah strategis TPID, seperti Operasi Pasar Murah yang telah menyalurkan 13,20 ribu ton beras SPHP dan pemantauan stok pangan menjelang bulan Ramadan untuk menjaga stabilitas harga di pasar-pasar utama seperti Pasar Sentra Antasari dan Pasar Beras Muara Klayan.
Kinerja Fiskal Awal Tahun di Kalimantan Selatan dan progress pembayaran THR
Memasuki bulan kedua tahun 2026, kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 28 Februari 2026 terus menunjukkan akselerasi realisasi. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp4,55 triliun atau mencapai 15,25% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp29,82 triliun.
Dari total belanja tersebut, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tetap mendominasi dengan kontribusi mencapai 81,20% atau terealisasi sebesar Rp3,69 triliun.
Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 23,56% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp855,14 miliar. Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara menunjukkan tren positif dengan realisasi sebesar Rp594,80 miliar (2,02% dari target), tumbuh sebesar 28,97% (yoy) secara akumulatif.
Sejalan dengan itu, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga akhir Februari 2026 mencatatkan surplus anggaran yang kuat sebesar Rp1,87 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang telah mencapai Rp4,53 triliun atau 14,41% dari target. Dari total pendapatan daerah tersebut, sebesar 75,32% masih ditopang oleh dana transfer Pemerintah Pusat, yang mengindikasikan ketergantungan fiskal Daerah yang masih cukup tinggi. Sementara untuk realisasi Belanja Daerah, tercatat mencapai Rp2,66 triliun (6,54% dari pagu), meskipun secara pertumbuhan mengalami kontraksi tipis sebesar 1,01% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Melengkapi potret kinerja fiskal bulan ini, Pemerintah juga telah merealisasikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Realisasi penyaluran THR dari APBN di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp279,69 miliar yang diberikan kepada 60.718 target penerima. Secara rinci, alokasi ini disalurkan kepada ASN Pusat sebesar Rp180,58 miliar, Pegawai Non-ASN sebesar Rp24,92 miliar, Prajurit TNI sebesar Rp33,58 miliar, dan anggota Polri sebesar Rp40,61 miliar. Sementara itu, progres penyaluran THR pada Pemerintah Daerah juga berjalan masif dengan total nilai mencapai Rp504,31 miliar yang diperuntukkan bagi 96.492 penerima.
Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp3,69 Triliun.
Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 28 Februari
2026 menunjukkan tren positif. Realisasi TKD tercatat sebesar Rp3,69 triliun atau 20,32% dari total pagu tahun 2026.
Pada awal tahun anggaran ini, penyaluran TKD masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp2,61 triliun atau 24,16% dari pagu, dengan kontribusi sebesar 70,80% dari total realisasi TKD. Seluruh penyaluran DAU dilakukan melalui skema Block Grant, memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung kebutuhan belanja prioritas.
Dari sisi kinerja Pemerintah Daerah, Kota Banjarmasin mencatat capaian realisasi tertinggi dengan persentase 23,88% dari pagu, sementara Kabupaten Balangan menjadi Daerah dengan capaian terendah sebesar 17,15%. Secara umum, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah menerima penyaluran TKD pada dua bulan pertama tahun ini. Untui rincian jenis TKD di Kalsel sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil (DBH). Terealisasi sebesar Rp391,69 miliar atau 9,58% dari pagu, dengan mayoritas bersumber dari DBH SDA Minerba sebesar Rp337,37 miliar (86,13% dari total DBH).
2. Dana Alokasi Umum (DAU). Terealisasi sebesar Rp2,61 triliun atau 24,16%, seluruhnya melalui skema Block Grant.
3. DAK Non Fisik. Realisasi mencapai Rp667,96 miliar atau 24,98% dari pagu. Penyaluran terbesar digunakan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp405,14 miliar dan Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp246,34 miliar
4. DAK Fisik. Hingga akhir Februari 2026, belum terdapat realisasi, dan penyaluran akan mengikuti tahapan serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan.
5. Dana Desa. Terealisasi sebesar Rp18,44 miliar atau 3,47% dari pagu. Tahun 2026, Dana Desa mengalami penyesuaian kebijakan berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026, yang membagi Dana Desa menjadi Dana Desa Reguler dan Dana Desa Dukungan KDMP. Dari pagu awal Rp1,28 triliun, pagu Dana Desa Reguler di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp531,65 miliar.
Penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran pada awal tahun menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas belanja Daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung kepada Masyarakat.
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel.
Penyaluran KUR Kalsel tersalur Rp863,99 Miliar, kepada 12.546 Debitur dan Pembiayaan Umi. UMi tersalur Rp 5,38 miliar kepada 997 Debitur.
Hingga akhir Februari 2026, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan tren positif dalam mendukung pembiayaan UMKM di Kalimantan Selatan, dengan rincian capaian sebagai berikut:
1. Total penyaluran KUR sebesar Rp863,99 M (16,76%) dari target Rp5,15 T yang disalurkan kepada 12.546 debitur. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp836,63 M (96,83%) dan Syariah sebesar Rp27,35 M (3,17%).
2. Secara Nasional, Kalsel berada pada peringkat 17. Peringkat ke 5 se Kalimantan.
3. Sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak sebesar Rp307,28 miliar (35,57%) kepada 5.609 debitur dan skema mikro menjadi skema terbesar dengan penyaluran sebesar Rp572,29 M (66,24%) kepada 11.436 debitur.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp151,27 M kepada 1.833 Debitur. Disusul oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp117,28 M kepada 1.180 debitur dan Kabupaten Banjar sebesar Rp91,87 M kepada 1.469 Debitur.
5. BRI mencatat penyaluran KUR tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp571,57 M kepada 10.844 Debitur. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp104,05 M kepada 885 Debitur. Selanjutnya oleh BNI sebesar Rp92,48 M kepada 269 Debitur.
Dalam memperkuat inklusi keuangan bagi Masyarakat, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan sebagai berikut:
1. Total penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp5,38 M kepada 997 debitur. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp2,03 M (37,73%) dan Syariah Rp3,35 M (62,27%).
2. Kalsel menempati posisi ke 28 dari 34 provinsi se Indonesia dalam realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara Nasional. Serta secara Regional Kalimantan, penyaluran kinerja UMi mencapai peringkat ke 3 se Kalimantan.
3. Penyaluran pembiayaan UMi di Kalsel telah dilakukan oleh 4 LKBB penyalur, tertinggi yaitu PNM.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp0,95 miliar kepada 164 Debitur. Disusul oleh Kabupaten Banjar sebesar Rp0,79 miliar kepada 150 Debitur dan Kabupaten HST sebesar Rp0,63 M kepada 107 Debitur.
5. Sektor perdagangan menjadi sektor penerima UMi terbanyak sebesar 94,00% dan skema kelompok menjadi skema terbesar penyalurannya dengan porsi 93,34%.
6. PNM mencatat penyaluran UMi tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp3,35 M kepada 594 Debitur.
Sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pembiayaan bagi UMKM di Kalimantan Selatan, DJPb Kalsel telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama seluruh Lembaga Penyalur guna memastikan penyaluran yang tepat sasaran.
Kedepan, upaya komitmen tersebut terus berlanjut dalam memperkuat sinergi dan melakukan berbagai upaya pengawalan agar tren positif yang terlihat di wilayah seperti Banjarmasin dapat terus dipertahankan dan diikuti oleh wilayah lainnya. Hal ini diharapkan mampu mendorong akselerasi permodalan dan pertumbuhan ekonomi Daerah yang lebih inklusif bagi seluruh Masyarakat di Kalimantan Selatan.
Narahubung:
Humas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan