Riau, derapjurnalis.com -Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau secara resmi memprakarsai rekomendasi strategis terkait Reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Publik: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit yang berlangsung pada 6 Mei 2026 di Ballroom Menara Bank Riau Kepri Syariah. ISEI Riau menilai aturan tersebut masih melanggengkan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah penghasil.
Diskusi yang dibuka oleh Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan sebagai narasumber Sandy Firdaus – Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Hery Yulianto – Kepala Divisi Perencanaan BPDP, Hendryx Wahyudi – Wakil Ketua GAPKI dan Riyadi Mustofa – DPP APKASINDO serta dimoderatori Abdul Madian – Kabid Perekonomian & SDA Bappeda Riau. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota daerah penghasil Sawit, Kepala Bapenda, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkebunan, pelaku usaha industri sawit, petani sawit dan para akademisi serta para pemerhati sawit.
Herman Boedoyo Ketua ISEI Riau menegaskan bahwa skema pembagian DBH Sawit yang menetapkan porsi 4% untuk daerah dan 96% untuk pusat adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang nyata bagi daerah penghasil, khususnya Riau sebagai penyumbang ekspor sawit dan luas lahan terbesar nasional. Rekomendasi ini akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati/Walikota daerah penghasil sawit, Ketua DPR RI, Komisi XI DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR RI, DPD RI, serta jaringan ISEI di seluruh daerah penghasil sawit se-Indonesia.
DBH Sawit 4% dibagikan kepada seluruh daerah penghasil dimulai tahun 2023 sebesar 3,396 trilun, tahun 2024 sebesar Rp. 3 triliun, tahun 2025 sebesar Rp, 1,249 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 756,63 miliar.
Khusus untuk provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau memperoleh DBH Sawit tahun 2023 sebesar Rp. 392,03 miliar, tahun 2024 sebesar Rp. 350,83 miliar, tahun 2025 sebesar Rp, 155,11 miliar triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 96,11 miliar.
Poin-Poin Utama Rekomendasi Strategis ISEI Riau:
1. Menolak Ketimpangan Alokasi 4:96
ISEI Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera mereformulasi angka pembagian DBH. Porsi 96% Pusat dan 4% Daerah dinilai sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang hancur akibat logistik sawit. Kami mengusulkan peningkatan porsi daerah secara signifikan guna memastikan keberlanjutan ekonomi lokal.
2. Memasukkan Komponen Biodiesel B50 dan Produk Hilir dalam Variabel DBH Sawit
Dampak positif dari penerapan Program Biodiesel B50 diproyeksikan menghemat devisa impor solar sebesar Rp157,28 triliun hingga Rp172,35 triliun pada 2026. Kebajikan ini akan menghentikan impor solar dan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (FAME) berbasis kelapa sawit hingga 50%. Program B50 membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Sedangkan dampak negatif pengalihan CPO untuk kebutuhan dalam negeri (program biodiesel) akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomotis DBH Sawit akan ikut berkurang
ISEI Riau mengusulkan perubahan mendasar pada variabel perhitungan DBH Sawit yang hanya berasal pungutan ekspor dan bea keluar. Seharusnya Komponen Biodiesel B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam PMK No. 10 Tahun 2026. Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.
3. Evaluasi & Redesign Peran BPDP
Keberadaan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang "tak sepatutnya" mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir serta untuk program beasiswa dan penelitian di daerah, bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar.
ISEI Riau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH ini. Kami berharap masukan dari diskusi publik tanggal 6 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh ISEI Riau menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian Keuangan dalam merevisi kebijakan fiskal sektor perkebunan.
"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit Nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah Daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan Rakyat di Daerah tersebut," tegas Ketua ISEI Riau.
Sementara itu, Dr Ahmad Yunani SE MSi selaku Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalsel, yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ULM Banjarmasin berpendapat, bahwa Kalimantan Selatan juga sebagai salah satu penghasil perkebunan sawit yang besar dan sudah lama juga mendukung Pers Rilis ISEI Riau ini, agar Kalsel juga mendapatkan DBH yang adil, dengan meningkatkan persentasenya yang lebih berpihak pada Daerah penghasil.
"Sudah saatnya bagi hasil bagi Daerah diberikan lebih berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat," tegas Ahmad Yunani.*****