Banjarmasin, derapjurnalis.com– Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan kembali melaporkan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional.
Kegiatan dilaksanakan di Aula DJPb Kalsel, Kamis siang (25/6/2026) dan dihadiri oleh Catur Ariyanto Widodo (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan); Suaidy (Plh. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan); Panca Irvan Sujianto (Kepala Bidang Piutang Negara, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan 5); dan Rimedi Tarigan (Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah).
Catur Ariyanto Widodo selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, performa positif yang tercatat sepanjang Triwulan I berhasil dipertahankan dan terus berlanjut hingga Mei 2026. Lewat pertumbuhan ekonomi yang solid serta penyaluran anggaran yang kian efektif, Kalimantan Selatan mampu menjaga momentum pertumbuhan ditengah dinamika perekonomian nasional.
"Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% (yoy) pada Triwulan I 2026 (atau 5,67% c-to-c). Dari sisi pengelolaan fiskal hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp11,92 triliun (Rp11.922,37 miliar) atau 39,79% dari pagu," kata Catur.
Catur menyebutkan, porsi terbesar dari serapan tersebut masih dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp8,33 triliun (Rp8.328,26 miliar). Selain itu, konsolidasi kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp984,86 miliar, yang menandakan masih adanya ruang fiskal yang sehat untuk terus mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki pertengahan kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar US$922,44 juta. Surplus ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,19% (yoy) dan 14,45% (mtm). Kinerja perdagangan luar negeri yang impresif ini ditopang oleh nilai ekspor pada Mei 2026 yang mencapai US$1.108,56 juta atau tumbuh 7,7% (yoy). Peningkatan nilai ekspor tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan volume ekspor komoditas batubara yang menjadi penopang utama ekspor Kalsel dengan kontribusi mencapai lebih dari 50%.
Menurut Catur, nilai impor juga mengalami peningkatan sebesar 16,1% (yoy) menjadi US$186,12 juta. Kenaikan dari sisi impor ini disebabkan oleh naiknya nilai impor komoditas terbesar di Kalsel yaitu minyak petroleum.
"Dari sisi pergerakan harga, Kalimantan Selatan mengalami inflasi pada Mei 2026 sebesar 4,22% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,98. Angka ini berada di atas level inflasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 3,08% (yoy)," kata Catur.
Katanya, secara bulanan (mtm), terjadi inflasi sebesar 0,20% di Kalsel, yang sedikit lebih rendah sementara nasional mengalami inflasi sebesar 0,28%. Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan inflasi (yoy) tertinggi di regional sebesar 5,03% dengan IHK sebesar 112,32, dan terendah terjadi di Kotabaru sebesar 3,53% dengan IHK sebesar 112,34.
Tekanan inflasi tahunan (yoy) didominasi oleh komoditas emas perhiasan, beras, minyak goreng, ikan nila, dan sigaret kretek mesin. Secara bulanan (mtm), inflasi utamanya disumbang oleh beras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, ikan patin, dan emas perhiasan. Namun, dorongan inflasi bulanan ini sebagian berhasil diredam oleh penyumbang deflasi (mtm) seperti daging ayam ras, ikan nila, telur ayam ras, ikan gabus, dan udang basah.
Sebagai langkah pengendalian inflasi, TPID di wilayah Kalsel terus memperkuat sinergi. Operasi Pasar/Gerakan Pasar Murah komoditas pangan strategis telah dilaksanakan sebanyak 355 kali s.d Mei dan telah disalurkan beras SPHP di Kalsel sebesar 5,47 ribu ton. Langkah strategis lainnya juga terus diimplementasikan, meliputi panen raya jagung serentak di Tanah Laut dan program cetak sawah seluas 30 ribu hektar, perbaikan jalan dari simpang menuju Tanjung Seloka hingga Tanjung Ujung di Kotabaru sepanjang kurang lebih 13 km, serta kegiatan HLM TPID Kota Banjarbaru dalam rangka menghadapi HBKN dan persiapan Kota Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi 2028.
Akselerasi Belanja Pusat Berlanjut, Kinerja Penerimaan Pajak Kalimantan Selatan Tumbuh Signifikan Menjelang pertengahan tahun 2026, kinerja fiskal di Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang solid. Hingga 31 Mei 2026, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp11.922,37 miliar atau mencapai 39,79% dari total pagu Rp29.964,57 miliar. Motor utama penggerak realisasi ini adalah Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 40,47% (yoy) dengan nilai mencapai Rp3.594,11 miliar. Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi kontributor struktur belanja terbesar senilai Rp8.328,26 miliar, meskipun secara persentase realisasi ini mengalami kontraksi 23,15% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan menunjukkan performa impresif, terkumpul sebesar Rp6.158,64 miliar atau mencapai 20,92% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini tumbuh positif secara signifikan sebesar 37,88% (yoy), yang utamanya didorong oleh performa penerimaan perpajakan yang tumbuh kuat sebesar 40,31% (yoy) serta pertumbuhan positif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50,77%. Kondisi realisasi pendapatan dan belanja ini menempatkan defisit regional pada angka Rp5.763,73 miliar, yang mencerminkan peran berkelanjutan APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli dan mendorong ekonomi daerah.
Sejalan dengan kinerja pusat, konsolidasi APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 mencatatkan capaian Pendapatan Daerah sebesar Rp12.158,50 miliar atau 38,62% dari target yang telah ditetapkan. Secara nominal year-on-year, realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 30,04%. Adapun struktur realisasi penerimaan tersebut dikontribusikan oleh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang terkumpul sebesar Rp3.660,86 miliar atau 39,45% dari target, serta Pendapatan Dana Transfer yang terealisasi sebesar Rp8.465,47 miliar atau 39,07% dari target.
Dari sisi belanja daerah, realisasi s.d. akhir Mei 2026 mencapai Rp11.173,64 miliar atau 27,33% dari pagu. Berbeda dengan bulan sebelumnya, secara keseluruhan kinerja fiskal daerah menunjukkan fase penyesuaian dengan mencatatkan kontraksi belanja sebesar 7,35% (yoy). Hal ini sangat dipengaruhi oleh pergeseran ritme pelaksanaan anggaran; di mana pada tahun 2025 Belanja Modal baru mulai terakselerasi di bulan Mei, sedangkan pada tahun 2026 akselerasi telah ditarik lebih awal sejak April.
Realisasi Belanja Modal sendiri per 31 Mei 2026 tercatat sebesar Rp1.199,64 miliar atau tumbuh 17,25% (yoy). Angka ini diharapkan dapat terus dipacu serapannya agar manfaat proyek-proyek pembangunan dapat segera dirasakan dan menjadi stimulan optimal bagi laju pertumbuhan ekonomi regional.
Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp 8,33 Triliun.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp8,33 triliun atau 45,83 persen dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun. Penyaluran tersebut menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, penyediaan layanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Dari sisi capaian daerah, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatat realisasi tertinggi dengan tingkat penyaluran mencapai 48,55 persen dari pagu, sementara Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 42,59 persen. Berdasarkan jenisnya, penyaluran TKD hingga Mei 2026 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah terealisasi sebesar Rp5,26 triliun atau 48,60 persen dari pagu. Realisasi tersebut mencakup sekitar 63,14 persen dari total penyaluran TKD seluruhnya.
Rincian realisasi penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Mei 2026 adalah sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp1,52 triliun atau 37,22% dari pagu Rp4,09 triliun. Jenis DBH didominasi oleh DBH Sumber Daya Alam Minerba sebesar Rp1,35 triliun atau 88,67% dari penyaluran DBH.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp5,26 triliun atau 48,60% dari pagu Rp10,82 triliun. Penyaluran DAU seluruhnya merupakan DAU melalui skema block grant.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp4,32 miliar atau 7,67% dari pagu Rp56,31 miliar. Penyaluran ini telah mulai dilakukan oleh Kab. Banjar.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1,17 triliun atau 43,77% dari pagu Rp2,67 triliun. DAK Fisik mayoritas terutama untuk penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp658,52 miliar dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp410,02 miliar.
5. Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp373,17 miliar atau 70,19% dari pagu Rp531,65 miliar.
Penyaluran Dana Desa tahap 1 masih menyisakan 23 Desa dari total 1.871 Desa penerima DD.
Sementara itu Dana Desa tahap 2 telah disalurkan pada 893 Desa. Dana Desa tahap 2 telah tersalur pada 9 dari 11 Pemerintah Daerah (belum salur pada Kab. Tanah Laut dan Kab. Hulu Sungai Tengah).
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kalimantan Selatan tersalur sebesar Rp2,22 Triliun kepada 30.845 debitur dan Pembiayaan Umi Ultra Mikro (UMi) tersalur sebesar Rp23,49 Miliar kepada 4.364 debitur.
Ultra Mikro (UMi) s.d. 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:
1. Total penyaluran KUR sebesar Rp2,22 Triliun (43,04%) dari target Rp5,15 T yang disalurkan kepada 30.845 debitur. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp2.127,87 Miliar (95,99%) dan Syariah sebesar Rp88,87 Miliar (4,01%).
2. Secara Nasional, Kalsel berada pada peringkat 17. Peringkat ke 2 se Kalimantan untuk realisasi penyaluran.
3. Sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak sebesar Rp776,12 miliar (35,01%) kepada 13.497 debitur dan skema mikro menjadi skema terbesar dengan penyaluran sebesar Rp1.428,91 M (64,46%) kepada 27.794 debitur.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp385,85 M kepada 4.351 debitur. Disusul oleh Kab Tanah Bumbu sebesar Rp293,99 M kepada 2.906 debitur dan Kab Banjar sebesar Rp227,89 M kepada 3.666 debitur.
5. BRI mencatat penyaluran KUR tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp1.481,87 M kepada 26.652 debitur. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp232,75 M kepada 1.876 debitur. Selanjutnya oleh BNI sebesar Rp210,83 M kepada 660 debitur.
Dalam memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan sebagai berikut :
1. Total penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp23,49 M kepada 4.364 debitur. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp3,70 M dan Syariah Rp19,80 M.
2. Kalsel menempati posisi ke 28 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional. Serta secara regional Kalimantan, penyaluran kinerja UMi menempati urutan ke-3 se-Kalimantan.
3. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp4,76 miliar kepada 814 debitur.
Disusul oleh Kab Banjar sebesar Rp2,96 miliar kepada 548 debitur dan Kab HSS sebesar Rp2,53 M kepada 447 debitur.
4. Sektor perdagangan menjadi sektor penerima UMi terbanyak sebesar 98,25%. Berdasarkan skema, penyaluran didominasi menggunakan skema kelompok sebesar Rp19,80 Miliar.
5. PNM mencatat penyaluran UMi tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp19,80 M kepada 3.638 debitur.
Guna menjamin ketepatan sasaran dukungan finansial bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kanwil DJPb Provinsi Kalsel secara intensif memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala bersama seluruh mitra penyalur. Kolaborasi strategis ini akan terus ditingkatkan demi memastikan keberhasilan pola penyaluran di titik-titik pertumbuhan seperti di Kota Banjarmasin dapat teramplifikasi secara merata ke seluruh kabupaten/kota. Langkah ini menjadi krusial dalam mempercepat distribusi modal yang akuntabel, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.*****