Banjarmasin, derapjurnalis.com- Surya (46), Pemilah Sampah dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Mekarwangi 2026 Tanpa Uang.
Sorotan ini juga menjadi perhatian Warga Banua Kalimantan Selatan.
Memilih Idealisme, komentar dari
Sukarni (Dosen UIN Antasari).
Surya (46), seorang pemilah sampah asal Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tiba-tiba menjadi perhatian publik setelah memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Mekarwangi 2026. Sehari-hari ia bekerja memilah kardus, plastik, dan limbah pabrik yang masih memiliki nilai ekonomis untuk kemudian dijual kembali. Dari pekerjaan sederhana itu ia menghidupi keluarganya. Namun dalam kontestasi politik desa, pekerjaan sederhana itu tidak menghalanginya memperoleh kepercayaan masyarakat.
Surya meraih 4.107 suara, mengungguli calon petahana Subur Rustadi yang memperoleh 4.015 suara, dengan selisih 92 suara. Ia pun dipercaya memimpin Desa Mekarwangi untuk periode 2026–2034.
Kata Sukarni, kemenangan Surya menjadi menarik bukan semata-mata karena seorang pemilah sampah berhasil menjadi Kepala Desa. "Lebih dari itu, peristiwa tersebut seperti menghadirkan sebuah pertanyaan penting bagi demokrasi kita: apa sesungguhnya yang membuat seseorang layak dipilih? Apakah kekayaan, jabatan, popularitas, latar belakang pendidikan, ataukah integritas, kedekatan dengan masyarakat, dan kepercayaan yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari?"
Ditengah pemberitaan tentang kemenangan Surya, muncul ungkapan yang menarik: “Kepala Desa Tanpa Uang”. Ungkapan tersebut tentu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kemenangan Surya semata-mata disebabkan oleh ketiadaan politik uang. Namun ungkapan itu menggambarkan sebuah harapan yang lebih luas di tengah masyarakat : bahwa dalam sebuah kontestasi demokratis, pilihan politik semestinya tidak selalu ditentukan oleh kekuatan uang.
Surya sendiri dikisahkan sempat diragukan ketika mencalonkan diri. Kondisi ekonominya yang sederhana bahkan menjadi alasan sebagian orang menganggap pencalonannya sulit bersaing. Ia pernah mendengar ungkapan bahwa orang yang tidak punya uang tidak semestinya mencalonkan diri. Pencalonannya bahkan dianalogikan seperti “semut melawan gajah”. Namun ia tetap maju karena dorongan hati dan dukungan orang-orang di sekitarnya.
"Di sinilah kisah Surya menjadi lebih dari sekadar berita tentang kemenangan seorang calon Kepala Desa. Ia dapat dibaca sebagai cermin kecil tentang demokrasi kita. Bahwa demokrasi pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan rakyat," tegas Sukarni.
Seorang pemilah sampah pun dapat berdiri sejajar dengan mereka yang memiliki modal ekonomi, jabatan, atau latar belakang sosial yang lebih mapan.
Tentu saja, kemenangan seseorang dalam kontestasi politik tidak pernah hanya ditentukan oleh satu faktor. Ada rekam jejak, hubungan sosial, visi, jaringan, strategi kampanye, popularitas, dan berbagai pertimbangan lain yang mungkin berada dalam pertimbangan pemilih.
Karena itu, kita tidak perlu tergesa-gesa mengatakan bahwa seluruh pemilih Mekarwangi memilih karena idealisme. Tetapi setidaknya peristiwa ini memberikan ruang untuk berharap bahwa idealisme politik belum mati.
Harapan itu penting. Sebab demokrasi akan kehilangan maknanya apabila suara rakyat hanya dapat dibeli dengan uang. Politik kemudian tidak lagi menjadi arena memilih orang yang dianggap mampu mengemban amanah, melainkan berubah menjadi arena pertarungan modal.
Dalam keadaan seperti itu, kekuasaan mudah dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat diperoleh melalui kekuatan finansial. Demokrasi yang secara formal memberikan satu suara kepada setiap warga akhirnya dapat terdistorsi oleh ketimpangan kemampuan membeli pengaruh.
Karena itu, istilah “duitokrasi”—kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan uang—patut ditempatkan sebagai sebuah peringatan, bukan sebagai kesimpulan bahwa semua kontestasi politik demikian. Politik uang merupakan persoalan yang perlu dilawan bukan hanya melalui aturan, tetapi juga melalui perubahan kesadaran politik masyarakat. Selama suara masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditukar dengan keuntungan sesaat, selama itu pula idealisme demokrasi akan selalu berhadapan dengan godaan material.
Dalam konteks inilah sila keempat Pancasila memperoleh relevansinya: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Kata “hikmat” dan “kebijaksanaan” mengandung pesan bahwa pilihan politik semestinya tidak berhenti pada pertanyaan, “Apa yang saya dapat?”, tetapi bergerak kepada pertanyaan yang lebih jauh, “Siapa yang paling layak saya beri kepercayaan untuk mengurus kepentingan bersama?”
Memilih bukan sekadar mencoblos. Memilih adalah memberikan amanah. Ketika seseorang memberikan suaranya, sesungguhnya ia sedang menyerahkan sebagian masa depan kehidupan bersama kepada orang yang dipilihnya. Karena itu, suara rakyat terlalu berharga apabila hanya ditentukan oleh pemberian sesaat. Uang dapat habis dalam sehari, tetapi akibat dari sebuah pilihan politik dapat dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun.
Kisah Surya juga memberikan pelajaran bahwa demokrasi seharusnya tidak membangun tembok antara “orang biasa” dan “orang berkuasa”. Seorang yang sehari-hari bergelut dengan sampah ternyata dapat memperoleh kepercayaan untuk mengelola Pemerintahan Desa. Bahkan pekerjaan yang selama ini mungkin dipandang rendah justru memperlihatkan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh jenis pekerjaannya. Yang lebih penting adalah bagaimana ia menjalani pekerjaan itu dengan jujur dan bertanggung jawab.
Namun kemenangan adalah awal, bukan akhir. Setelah memperoleh suara terbanyak, Surya menghadapi tugas yang jauh lebih berat: membuktikan bahwa kepercayaan rakyat itu layak diberikan kepadanya. Di sinilah idealisme harus diuji oleh kekuasaan.
"Seorang calon dapat memenangkan pemilihan dengan janji, tetapi seorang pemimpin hanya dapat mempertahankan kepercayaan melalui kerja nyata, kejujuran, pelayanan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat," tegas Sukarni lagi.
Karena itu, barangkali pesan terpenting dari Mekarwangi bukanlah bahwa seorang pemilah sampah telah mengalahkan seorang petahana. Pesan yang lebih penting adalah bahwa rakyat masih memiliki ruang untuk menentukan pilihannya sendiri. Mereka dapat memilih berdasarkan pertimbangan yang mereka yakini, dan demokrasi harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi kebebasan tersebut.
Kita tentu berharap kisah seperti Mekarwangi tidak berhenti sebagai cerita viral. Ia seharusnya menjadi refleksi bagi setiap kontestasi politik di negeri ini. Bagi calon, jadikanlah politik sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan. Bagi pemilih, jagalah suara sebagai kehormatan dan amanah. Bagi masyarakat, jangan mudah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaan, kekayaan, atau latar belakang sosialnya.
Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang menang. Demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat mampu memilih dengan kesadaran, calon mampu berkompetisi dengan etika, dan pemenang mampu menggunakan kekuasaan untuk melayani mereka yang memilih maupun yang tidak memilihnya.
Jika demikian, “Memilih Idealisme” bukan berarti memilih seseorang karena ia miskin, sederhana, atau berasal dari kalangan bawah. Idealisme dalam politik jauh lebih dalam daripada itu: memilih karena pertimbangan yang jernih, menilai seseorang dari integritas dan kapasitasnya, serta menempatkan kepentingan bersama di atas keuntungan pribadi.
"Mungkin inilah harapan yang perlu terus kita rawat dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Bahwa suara rakyat tidak kehilangan kesuciannya, bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan uang, dan bahwa di tengah hiruk-pikuk politik, masih ada ruang bagi hati nurani untuk menentukan pilihan," pungkasnya.
Sedangkan Dr. Hj. Mariani, SH, MH selaku Ketua Forum Partisipasi Publik Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) Kalsel dalam komentar tentang Pemimpin Terpilih Tanpa Uang menyebutkan, dalam soal kepemimpinan, Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak, dan keputusan ditetapkan dengan adil.
Harapannya kepemimpinan menjadi rumah bersama yang adil, menyejukkan, dan memuliakan warga, serta jauh dari segala bentuk risywah, kecurangan dan korupsi.
Kata Mariani, ada pesan MUI, Muhammadiyah, dan Menag jelang Pilkada : Prinsip memilih Pemimpin berdasarkan iman, takwa, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas, serta bebas dari politik uang, oligarki, dan dinasti politik.
Ketika pemimpin terpilih karena dukungan tulus tetangga, teman, dan warga yang menyaksikan langsung ketekunan, kejujuran, dan kebermanfaatannya, maka disitulah demokrasi menemukan wajah paling manusiawi dan Islami.
"Bukan oligarki yang menentukan, bukan politik uang yang mengarahkan, melainkan kepercayaan yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari," tegas Mariani.
Dikatakan, politik yang bermartabat dalam Islam lahir dari pilihan sadar warga yang mengenal calonnya: karena sejarah panjang kebaikan yang dilakukannya, kerja nyata, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dia dibangun dari kepercayaan, bukan transaksi atau hal hal yang membuat keadaan tidak kondusif.
Sementara itu,
Prof. Dr. Ahmad Yunani SE MSi selaku
Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Kalimantan Selatan mengatakan, Kita berikan apresiasi atas kesempatan yang sama setiap Warga Negara berkontestasi dalam pemilihan dan berkontribusi untuk memajukan Negara melalui peran sebagai Kepala Desa.
"Terpilihnya Beliau menunjukan Masyarakat masih objektif menilai kemampuan dan kelayakan seseorang bukan dari hartanya, sebuah pembelajaran bagi Bangsa kita dalam memilih tidak harus karena ada money politik atau pengarahan tapi berdasarkan hati nurani yang lurus," tegas Yunani yang juga Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalsel.
Yunani yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menyatakan, siapapun punya hak yang sama, asal memiliki kemampuan dan dipercaya masyarakat sebagai pemimpin.
"Semoga pemilihan Kepala Daerah baik Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan Presiden serta Wakil Rakyat, kedepannya terpilih dari pilihan yang sesuai hati nurani dan punya kapasitas serta amanah," harap Yunani.*****(juna)
Tags
Headline