Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Pasca Konflik

"























Banjarmasin, derapjurnalis.com- Konflik sosial, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, menghasilkan dampak kemanusiaan yang luas. Dalam konteks ini, perempuan dan anak menempati posisi yang sangat rentan. Data dan kajian empiris menunjukkan bahwa pasca berakhirnya konflik bersenjata atau kerusuhan sosial, justru terjadi eskalasi kekerasan dalam ranah domestik dan keluarga terhadap perempuan dan anak. 

Dalam paparan di acara Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Hj. Mariani menyebutkan, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain trauma kolektif, melemahnya struktur sosial, hilangnya mata pencaharian, serta normalisasi kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah.

Di Indonesia, pengalaman konflik di berbagai daerah seperti Aceh, Poso, Ambon, dan Papua memberikan pelajaran penting tentang urgensi perlindungan khusus bagi perempuan dan anak.

"Pemerintah telah merespons melalui sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ujar Mariani yang juga Ketua Forum Puspa (Partisipasi Publik Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kalimantan Selatan.

Namun, kata Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari ini, keberadaan norma-norma tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang efektif di tingkat praktik.

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kelompok rentan. Namun, efektivitas fungsi ini sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:
Struktur hukum, yaitu Kelembagaan Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan kapasitasnya dalam menangani kasus.

Substansi hukum, yaitu kualitas norma yang jelas, komprehensif, dan responsif gender.

Budaya hukum, yaitu kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Secara internasional, kata Mariani, kerangka perlindungan perempuan dan anak dalam konflik didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian serta perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Sedangkan di tingkat Nasional, Indonesia mengadopsi kerangka ini melalui Perpres No. 18 Tahun 2014 dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Kerangka Normatif Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Pasca Konflik di Indonesia.

UU No. 7 Tahun 2012 menjadi landasan utama penanganan konflik sosial di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tahapan penanganan konflik, yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Dalam konteks pemulihan, undang-undang ini menekankan pentingnya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. 

Perpres No. 18 Tahun 2014 secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Peraturan ini menetapkan bahwa perlindungan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, dengan ruang lingkup:
Pencegahan konflik;
Penghentian konflik;
Pemulihan pasca konflik, termasuk rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Perpres ini juga mengatur penyediaan layanan khusus bagi perempuan dan anak korban konflik, seperti perlindungan khusus, layanan korban kekerasan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perbaikan fasilitas. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
UU TPKS merupakan terobosan penting dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual, termasuk dalam konteks pasca konflik di mana risiko kekerasan seksual meningkat. Undang-undang ini mengatur definisi kekerasan seksual yang komprehensif, mekanisme pelaporan, serta hak-hak korban atas pemulihan dan restitusi. 
Instrumen Pendukung Lainnya.

Selain regulasi di atas, terdapat sejumlah instrumen pendukung, antara lain:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2021 tentang RAN P3AKS;
Berbagai peraturan daerah yang mengadopsi prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam konflik.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca konflik masih menghadapi tantangan signifikan. 

Beberapa temuan empiris mengungkapkan:

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat: Banyak masyarakat, termasuk aparat lokal, belum sepenuhnya memahami hak-hak perempuan dan anak dalam konteks konflik.

Keterbatasan kapasitas Aparat : Polisi, Jaksa, dan Hakim sering kali tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam konteks pasca konflik yang kompleks.

Budaya hukum yang patriarkal: Norma sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sering kali menghambat pelaporan dan penindakan kasus kekerasan.

Dari perspektif Sosiologi Hukum, efektivitas perlindungan sangat dipengaruhi oleh struktur Kelembagaan.

Beberapa masalah struktural yang teridentifikasi antara lain :
Koordinasi lintas sektor yang lemah: Penanganan perempuan dan anak pasca konflik melibatkan banyak faktor (Kementerian PPPA, Kemensos, Polri, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat), namun koordinasi seringkali tidak optimal.

Akses terhadap layanan yang terbatas :   Di Daerah pasca konflik, layanan seperti rumah aman, bantuan hukum, dan layanan kesehatan mental sering kali tidak tersedia atau sulit diakses.

Anggaran yang tidak memadai : Implementasi RAN P3AKS dan regulasi terkait sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran di tingkat daerah.

Faktor Kultural dan Sosial :
Faktor kultural juga memainkan peran penting. Dalam banyak masyarakat pasca konflik, terdapat kecenderungan untuk "melupakan" masa lalu demi menjaga stabilitas sosial. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan keadilan bagi korban, terutama perempuan dan anak. Selain itu, stigma terhadap korban kekerasan seksual masih kuat, yang menghambat pelaporan dan akses terhadap keadilan.

Studi Kasus: Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh dan Poso.

Di Aceh, pengalaman konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun meninggalkan dampak mendalam terhadap perempuan dan anak. Pasca MoU Helsinki 2005, berbagai program pemulihan diluncurkan, termasuk melalui Mahkamah Syar'iyah. Secara sosiologis, hukum telah berfungsi sebagai alat kontrol sosial melalui Mahkamah Syar'iyah dan hakim sebagai bagian utama dari struktur hukum yang didukung oleh elemen masyarakat lainnya sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terwujud secara adil. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait interpretasi hukum syariah yang kadang tidak responsif gender.

Di Poso, konflik horizontal pada akhir 1990-an dan awal 2000-an menghasilkan ribuan pengungsi, termasuk banyak perempuan dan anak. Program pemulihan pasca konflik mencakup rehabilitasi infrastruktur, rekonsiliasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Namun, laporan lapangan menunjukkan bahwa kekerasan domestik terhadap perempuan meningkat pasca konflik, sementara akses terhadap layanan perlindungan masih terbatas.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan :
Membentuk forum koordinasi tetap di tingkat nasional dan daerah yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan implementasi yang terpadu.

Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pekerja Sosial tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan perspektif hak dan gender.

Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan terpadu (one-stop service) bagi korban, termasuk rumah aman, bantuan hukum, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kampanye publik, pendidikan formal, dan keterlibatan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.

Memastikan alokasi anggaran yang cukup di tingkat Nasional dan Daerah untuk implementasi RAN P3AKS dan regulasi terkait.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca konflik merupakan isu kritis yang memerlukan perhatian serius. Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang cukup komprehensif, namun efektivitasnya dalam praktik masih terbatas karena faktor struktural, kultural, dan kelembagaan. Dari perspektif sosiologi hukum, perlindungan yang efektif tidak hanya memerlukan norma yang baik, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat, kapasitas Aparat yang memadai, serta sistem layanan yang 
terintegrasi.
Disarankan perlunya upaya kolaboratif antara  Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, dan Akademis untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca konflik. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan yang ada dan mengidentifikasi
 praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain.*****

Catatan :

*Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. adalah seorang dosen di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, yang mengajar di bidang ilmu hukum dan program studi Hukum Keluarga Islam.

Informasi Singkat
• Nama Lengkap: Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.
• Institusi: UIN Antasari Banjarmasin
• Fakultas/Prodi: Fakultas Syariah (Program Studi Hukum Keluarga Islam)
• Bidang Keahlian: Ilmu Hukum / Hukum Islam
• Aktivitas Lain: Aktif dalam kegiatan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Antasari serta narasumber kajian atau media lokal.


Catatan lagi :

RAN P3AKS adalah singkatan dari Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. 

Program ini merupakan strategi dan kerangka kerja nasional pemerintah Indonesia yang disusun secara sistematis untuk melindungi serta memberdayakan perempuan dan anak yang berada dalam situasi atau wilayah rawan konflik sosial. Kebijakan ini juga menjadi wujud komitmen Indonesia terhadap agenda global mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security / WPS). 

RAN P3AKS berfokus pada 3 bidang utama, yaitu: 

Pencegahan: Meningkatkan kesadaran masyarakat serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik.

Penanganan: Memberikan pelayanan perlindungan, penanganan medis, hukum, dan psikologis yang cepat bagi korban.

Pemberdayaan dan Partisipasi: Mendorong peran aktif perempuan sebagai agen perdamaian dan aktor dalam pengambilan keputusan.
Lebih baru Lebih lama