BANJARMASIN - Kegiatan Rembug Nasional yang telah berhasil dilaksanakan oleh seribu lebih utusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait Lembaga Akreditasi Mabdiri (LAM) yang mengenakan biaya akreditasi, telah menjadi salah satu bahasan dalam kegiatan tersebut.
Ketua STIEI Banjarmasin Dr Yanuar Bachtiar MSi kepada RRI mengatakan, kegiatan pertemuan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia membicarakan keberatan PTS yang memiliki kondisi berbeda, baik menyangkut fasilitas, sarana dan kemandiriannya.
"Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Masalahnya selama ini melalui di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) tidak dikenakan sama sekali biaya. Karena biayanya itu ditanggung oleh APBN Anggaran Negara. Setelah beralih (ke Lembaga Akreditasi Mandiri/LAM), maka Pemerintah tidak lagi mengalokasikan untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Jadi kita harus membiayai diri sendiri. Membayar sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap Prodinya. Ini masalahnya," ungkap Yanuar.
Persoalan lainnya menyangkut pajak Yayasan yang sebenarnya bergerak dalam bidang sosial atau bersifat nirlaba yang disamakan dengan Perusahaan. Padahal Yayasan seharusnya nol persen pajaknya.
"Sebenarnya Yayasan sebenarnya nirlaba. Misinya adalah misi sosial. Selama ini juga dikenakan pajak seperti halnya pajak Perusahaan. Ini yang kita coba untuk kita rekomendasikan. Juga seluruh PTS yang mewakili. Lebih dari 1.500 PTS yang hadir agar bisa supaya membayar pajaknya ini disesuaikan dengan Undang-undang," Yanuar menambahkan.
Untuk pajak tersebut menurut Yanuar, merupakan isu lama yang tidak hanya satu dua tahun ini saja mengemuka. Tetapi katanya, pihaknya terus mendorong agar bisa direlaksasikan atau setidaknya ada hal lain yang meringankan.***(juns)