"Kinerja Fiskal dan Ekonomi Kalsel April 2026, Pertumbuhan Solid 5,67%, Inflasi Terkendali, dan Belanja Daerah Terakselerasi”
Banjarmasin, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Provinsi Kalsel) kembali melaporkan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional. Performa positif yang tercatat sepanjang Triwulan I berhasil dipertahankan dan terus berlanjut hingga April 2026.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% (yoy) pada Triwulan I 2026 (atau 5,67% c-to-c).
Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp9,50 triliun atau 31,75% dari pagu, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun.
Selain itu, kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki awal kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada April 2026 konsisten mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$805,95 juta.
Meski surplus ini mengalami kontraksi sebesar 2,29% (yoy) dan 13,46% (mtm) yang disebabkan oleh pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, kinerja perdagangan luar negeri tetap impresif. Nilai ekspor pada April 2026 mencapai US$1.059,10 juta, tumbuh 15,1% (yoy), yang utamanya didorong oleh peningkatan volume ekspor komoditas batubara sebagai penopang utama dengan kontribusi lebih dari 50%.
Di sisi lain, nilai impor juga naik tajam sebesar 46,06% (yoy) menjadi US$253,15 juta, akibat naiknya nilai impor komoditas minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi BBM diesel.
Dari sisi pergerakan harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai pada April 2026. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,67% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,75, turun dan melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya. Meskipun angka ini masih berada di atas rata-rata inflasi nasional yang menyentuh level 2,42% (yoy), secara bulanan (month-to-month) Kalimantan Selatan justru mencatatkan deflasi sebesar -0,04%, berbeda dengan Nasional yang mengalami inflasi 0,13%. Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi di regional yang mencapai 3,96% (yoy), sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Kotabaru sebesar 2,90% (yoy).
Tekanan inflasi tahunan (yoy) masih didominasi oleh andil komoditas emas perhiasan, beras, dan ikan nila. Namun secara bulanan (mtm), deflasi yang terjadi utamanya disumbang oleh penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, emas perhiasan, dan terong, yang mampu meredam dorongan inflasi dari angkutan udara dan beras.
Sebagai langkah mitigasi, TPID di wilayah Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi. Hingga 26 April 2026, pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah telah menyalurkan beras SPHP sebesar 3,69 ribu ton.
Langkah strategis lainnya juga terus diimplementasikan, meliputi Gerakan Tanam Padi Serempak dan Optimasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan, pemberian bantuan distribusi bapokting di kawasan Basirih, serta penguatan sisi pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan diversifikasi konsumsi yang ditekankan melalui HLM TPID Kota Banjarmasin.
Memasuki awal Triwulan II tahun 2026, kinerja fiskal di Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang solid dengan lonjakan pada sisi pendapatan nasional dan akselerasi belanja Daerah.
Hingga 30 April 2026, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp9,50 triliun atau mencapai 31,75% dari total pagu Rp29,93 triliun. Motor utama penggerak realisasi ini adalah Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencatatkan pertumbuhan sangat kuat sebesar 40,77% (yoy) dengan nilai mencapai Rp2,82 triliun. Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi kontributor belanja terbesar senilai Rp6,68 triliun, meskipun secara persentase masih mengalami kontraksi 17,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan menunjukkan performa yang cukup baik, terkumpul sebesar Rp4,39 triliun (14,92% dari target). Capaian ini tumbuh positif sebesar 30,30% (yoy), yang utamanya didorong oleh pemulihan pada penerimaan perpajakan yang tumbuh 27,09% (yoy).
Kondisi ini menempatkan defisit regional pada angka Rp5,11 triliun, yang mencerminkan peran berkelanjutan APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya beli dan mendorong ekonomi Daerah.
Sejalan dengan kinerja pusat, konsolidasi APBD Regional Kalimantan Selatan hingga akhir April 2026 menunjukkan performa yang resilien dengan capaian Pendapatan Daerah sebesar Rp9,49 triliun (30,17% dari target).
Terdapat sinyal positif pada struktur kemandirian fiskal, di mana tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer pemerintah pusat terus menurun ke level 68,88% (dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 74,85%).
Dari sisi belanja Daerah, realisasi mencapai Rp8,50 triliun (20,80% dari pagu), berbalik arah mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,86% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang terkontraksi 7,18%. Hal yang paling menonjol adalah Belanja Modal yang mencatatkan lonjakan pertumbuhan sebesar 193,96% (yoy) menjadi Rp870,85 miliar.
Ini menjadi indikasi kuat bahwa Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan semakin mempercepat eksekusi proyek-proyek fisik dan infrastruktur (seperti jalan dan irigasi) lebih awal, yang diharapkan menjadi stimulan optimal bagi laju pertumbuhan ekonomi regional.
Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 30 April 2026 menunjukkan progres yang solid pada awal triwulan kedua tahun anggaran. Realisasi TKD tercatat mencapai Rp6,68 triliun atau 36,78% dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun.
Penyaluran TKD pada awal tahun 2026 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp4,39 triliun atau 65,71% dari total realisasi TKD. Dominasi ini sejalan dengan komposisi alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar serta disalurkan secara rutin melalui skema block grant dengan fokus belanja pegawai dan operasional untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Dari sisi kinerja pemerintah daerah, Kabupaten Barito Kuala mencatat capaian realisasi tertinggi dengan persentase 39,17% dari pagu, sementara Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan capaian terendah sebesar 33,21%.
Rincian realisasi penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir April 2026 adalah sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp1,02 triliun (24,82%), yang didominasi oleh DBH Sumber Daya Alam Minerba sebesar Rp843,43 miliar atau 83,10% dari penyaluran DBH.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp4,39 triliun (40,58%), seluruhnya merupakan DAU melalui skema block grant.
3. DAK Fisik hingga periode ini masih belum terdapat realisasi.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1,03 triliun (38,48%), terutama untuk penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp528,91 miliar dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp409,92 miliar.
5. Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp247,76 miliar (46,60%) dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar. Hingga akhir April 2026, Dana Desa telah tersalurkan di 1.690 dari 1.871 desa penerima.
Dengan demikian, masih terdapat 181 desa yang belum menerima penyaluran.
Terdapat 3 Kabupaten yang telah memulai penyaluran tahap 2 kepada sebanyak 170 Desa yang berada di 3 Pemda yaitu di Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kalimantan Selatan tersalur Rp 1,8 Triliun, kepada 24.881 debitur dan Pembiayaan Umi Ultra Mikro (UMi) tersalur Rp 22,76 miliar kepada 4.220 debitur.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kemenkeu s.d. 30 April 2026, kinerja KUR Mikro sebagai berikut:
1. Total penyaluran KUR sebesar Rp1,81 Triliun (35,03%) dari target Rp5,15 T yang disalurkan kepada 24.811 debitur. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp1.734,87 Miliar (96,11%) dan Syariah sebesar Rp70,24 Miliar (3,89%).
2. Secara Nasional, Kalimantan Selatan berada pada peringkat 17. Peringkat ke-2 se-Kalimantan untuk realisasi penyaluran.
3. Sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak sebesar Rp622,50 miliar (34,49%) kepada 10.893 debitur dan skema mikro menjadi skema terbesar dengan penyaluran sebesar Rp1.141,05 M (63,21%) kepada 22.325 debitur.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp318,75 M kepada 3.492 debitur. Disusul oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp243,21 M kepada 2.329 debitur dan Kabupaten Banjar sebesar Rp188,70 M kepada 2.969 debitur.
5. BRI mencatat penyaluran KUR tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp1.178,58 M kepada 21.358 debitur. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp195,65 M kepada 1.596 debitur. Selanjutnya oleh BNI sebesar Rp186,21 M kepada 564 debitur.
Dalam memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan sebagai berikut:
1. Total penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp22,76 M kepada 4.220 debitur. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp2,96 M (13,02%) dan Syariah Rp19,80 M (86,98%).
2. Kalimantan Selatan menempati posisi ke-28 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional. Serta secara regional Kalimantan, penyaluran kinerja UMi menempati urutan ke-3 se-Kalimantan.
3. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp4,66 miliar kepada 804 debitur. Disusul oleh Kabupaten Banjar sebesar Rp2,92 miliar kepada 537 debitur dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp2,49 M kepada 437 debitur.
4. Sektor perdagangan menjadi sektor penerima UMi terbanyak sebesar 98,32%. Berdasarkan skema, penyaluran didominasi menggunakan skema kelompok sebesar Rp19,80 Miliar.
5. PNM mencatat penyaluran UMi tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp19,80 M kepada 3.638 debitur.
Guna menjamin ketepatan sasaran dukungan finansial bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kanwil DJPb Provinsi Kalsel secara intensif memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala bersama seluruh mitra penyalur. Kolaborasi strategis ini akan terus ditingkatkan demi memastikan keberhasilan pola penyaluran di titik-titik pertumbuhan seperti di Kota Banjarmasin dapat teramplifikasi secara merata ke seluruh Kabupaten/Kota.
Langkah ini menjadi krusial dalam mempercepat distribusi modal yang akuntabel, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.*****