Banjarmasin, derapjurnalis.com-Noorhalis Majid menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selama dua periode, yaitu sejak tahun 2010 hingga 30 Desember 2020.
(Ahmad Yunani)
Dalam tulisan berjudul Ketika Gagasan Sosialisme Dibajak Kapitalisme, Noorhalis Majid menyoroti beberapa hal, diantaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Tulisan ini mendapat respon dari Prof. Dr. Ahmad Yunani SE MSi selaku Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalsel, yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ULM Banjarmasin.
Katanya, tulisan Noorhalis Majid tersebut pada dasarnya merupakan kritik terhadap potensi penyimpangan tujuan program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dari tujuan kesejahteraan rakyat menuju kepentingan kelompok pemodal. Tulisan ini menarik untuk dianalisis melalui perspektif nilai-nilai Pancasila dan strategi keberhasilan program.
Analisis Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila
1. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Program MBG dan Sekolah Rakyat sejalan dengan sila kedua karena bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat, terutama anak-anak, terhadap gizi dan pendidikan.
Dalam konteks ini, penulis mengingatkan bahwa apabila program hanya menjadi proyek bisnis segelintir pihak, maka tujuan kemanusiaan akan bergeser menjadi orientasi keuntungan. Oleh karena itu, aspek pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dibanding keuntungan ekonomi.
2. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.
MBG, Koperasi Merah Putih, dan Kampung Nelayan pada dasarnya merupakan instrumen memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.
Apabila petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat lokal dilibatkan sebagai pemasok utama, maka program akan memperkuat kohesi sosial dan ekonomi nasional.
3. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan.
Kritik Penulis terhadap dominasi pemodal sesungguhnya berkaitan dengan pentingnya tata kelola yang demokratis.
Koperasi merupakan implementasi nyata demokrasi ekonomi karena:
Satu anggota satu suara.
Kepemilikan bersama.
Keuntungan untuk anggota.
Jika pengelolaan dikuasai elit ekonomi atau birokrasi, maka semangat kerakyatan akan hilang.
4. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Ini merupakan sila yang paling relevan.
Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi turunan nilai Pancasila menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Karena itu :
MBG harus memberikan manfaat tidak hanya kepada siswa, tetapi juga petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.
Koperasi Merah Putih harus menjadi alat distribusi kesejahteraan, bukan sekadar lembaga bisnis.
Dengan demikian, kata Yunani, gagasan yang disebut Penulis sebagai "berakar pada sosialisme" sebenarnya dalam konteks Indonesia lebih tepat disebut sebagai Ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial.
Analisis Kritis terhadap Tulisan
Tulisan ini memiliki beberapa poin kuat:
Kekuatan Analisis
✓ Mengingatkan bahaya "elite capture" atau pembajakan program rakyat oleh kelompok berkepentingan.
✓ Menyoroti pentingnya rantai pasok lokal agar manfaat ekonomi berputar di masyarakat.
✓ Menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan pengawasan birokrasi.
✓ Menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh anggaran, tetapi juga tata kelola.
Kelemahan Analisis, Tulisan cenderung menempatkan sosialisme dan kapitalisme secara dikotomis.
Dalam praktik pembangunan modern, keberhasilan program sering justru memerlukan :
Peran negara yang kuat.
Keterlibatan swasta yang sehat.
Partisipasi masyarakat.
Tata kelola yang transparan.
Masalah utama bukan semata-mata kapitalisme, tetapi :
Monopoli.
Korupsi.
Kolusi.
Rent seeking.
Lemahnya pengawasan.
Strategi Keberhasilan Program MBG
agar MBG benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, beberapa strategi penting adalah :
1. Integrasi dengan Pertanian Lokal
Minimal 60–80% bahan pangan berasal dari :
Petani lokal.
Kelompok tani.
Peternak lokal.
Nelayan lokal.
Manfaat:
Menjamin pasar.
Menstabilkan harga.
Meningkatkan pendapatan desa.
2. Penguatan UMKM dan BUMDes
Dapur MBG sebaiknya:
Dikelola koperasi.
Melibatkan UMKM pangan.
Bermitra dengan BUMDes.
3. Transparansi Digital
Pengadaan:
Harga bahan baku.
Jumlah penerima manfaat.
Distribusi anggaran.
Harus dapat dipantau secara digital untuk mencegah korupsi.
4. Pengawasan Partisipatif
Melibatkan:
Komite sekolah.
Tokoh masyarakat.
Akademisi.
Media.
5. Indikator Keberhasilan
Tidak hanya jumlah makanan yang dibagikan, tetapi:
Penurunan stunting.
Peningkatan kehadiran siswa.
Peningkatan pendapatan petani.
Penciptaan lapangan kerja lokal.
Strategi Keberhasilan Koperasi Merah Putih
1. Berbasis Kebutuhan Anggota
Koperasi harus lahir dari kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar target administratif.
2. Profesional tetapi Demokratis
Pengurus dipilih anggota namun dikelola secara profesional dengan :
Sistem akuntansi modern.
Audit berkala.
Transparansi laporan.
3. Menjadi Off-Taker Produk Lokal
Koperasi harus :
Membeli hasil Petani.
Menyimpan dan mengolah produk.
Membantu pemasaran.
4. Akses Permodalan Murah
Kemitraan dengan:
Bank Daerah.
Lembaga Keuangan Mikro.
Program Pemerintah.
5. Digitalisasi Koperasi
Pemanfaatan :
Marketplace.
Aplikasi anggota.
Sistem pembayaran digital.
Kesimpulan :
Tulisan Noorhalis Majid mengandung peringatan penting bahwa program-program pro-rakyat seperti MBG dan Koperasi Merah Putih dapat kehilangan ruhnya apabila dikuasai kepentingan sempit dan tata kelolanya lemah. Dari perspektif Pancasila, tujuan utama program tersebut adalah mewujudkan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemerataan kesejahteraan.
Kunci keberhasilannya bukan semata memilih antara sosialisme atau kapitalisme, melainkan membangun Ekonomi Pancasila yang menempatkan negara sebagai pengarah, masyarakat sebagai pelaku utama, dan sektor swasta sebagai mitra yang mendukung, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan cara itulah MBG dan Koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen nyata pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.*****