" Ekonomi dan Fiskal Kalimantan Selatan Tetap Tumbuh Kuat pada Semester I 2026, Didukung Belanja Pemerintah dan Meningkatnya Kemandirian Daerah”
Banjarmasin, derapjurnalis.com– Kinerja ekonomi dan fiskal Kalimantan Selatan hingga Semester I 2026 menunjukkan hasil yang positif. Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, Kalimantan
Selatan tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Capaian ini didukung
oleh percepatan belanja pemerintah, surplus perdagangan yang kuat, serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin mandiri dan efektif.
Catur Ariyanto Widodo (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan) menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,67 persen (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor pertambangan yang berkontribusi 27,12 persen terhadap perekonomian daerah. Sementara itu,
konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi dengan kontribusi sebesar 45,05 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Surplus Perdagangan Menguat, Inflasi Semakin Terkendali.
Ketahanan ekonomi Kalimantan Selatan juga didukung oleh kinerja perdagangan luar negeri yang solid. Pada Juni 2026, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US$1,07 miliar, meningkat 57,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya terutama berasal dari peningkatan
ekspor batu bara sebagai komoditas unggulan daerah untuk mendukung aktivitas industri di daerah.
Dari sisi harga, inflasi mulai menunjukkan tren yang lebih terkendali, meskipun masih berada diatas rata-rata nasional. Pada Juni 2026, inflasi tahunan Kalimantan Selatan tercatat 4,47 persen, lebih
tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupatenupaten Tanah Laut sebesar 5,27 persen, sedangkan
terendah di Kabupatenupaten Kotabaru sebesar 3,74 persen. Beberapa komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, beras, minyak goreng, daging ayam ras, tarif bensin, dan sigaret kretek mesin. Untuk menjaga
stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi melalui operasi pasar, dukungan distribusi pangan, serta berbagai langkah pengendalian
harga kebutuhan pokok.
Belanja Negara Meningkat, Fiskal Daerah Semakin Mandiri Kinerja fiskal pada Semester I 2026 menunjukkan peran APBN yang tetap kuat dalam menjaga
aktivitas ekonomi daerah. Hingga Juni 2026, realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp7,99 triliun, tumbuh 36,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini
didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp14,63 triliun atau 49,85 persen dari pagu yang tersedia. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan sebesar 49,72 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp9,58 triliun. Kondisi ini membuat APBN Regional mencatat defisit Rp6,64 triliun, yang mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah melalui belanja negara.
Sementara itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin baik. Hingga Juni 2026, Pendapatan Daerah mencapai Rp14,84 triliun. Meski pendapatan
transfer mengalami penyesuaian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tumbuh 5,54 persen menjadi Rp4,59 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi.
Pada sisi belanja, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp14,57 triliun dengan pertumbuhan 1,56 persen. Kinerja yang menonjol terlihat pada Belanja Modal yang tumbuh 45,99 persen, menandakan
percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi publik di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, APBD Regional mencatat surplus sebesar Rp264,69 miliar, sehingga ruang fiskal daerah tetap terjaga dalam kondisi sehat. Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp 9,58 Triliun. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp9,58 triliun atau 52,75% persen dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun. Penyaluran
tersebut menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, penyediaan layanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah
daerah di Kalimantan Selatan.
Dari sisi capaian daerah, Kabupaten Barito Kuala mencatat realisasi tertinggi dengan tingkat penyaluran mencapai 56,58 persen dari pagu, sementara Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 48,51 persen. Berdasarkan jenisnya, penyaluran TKD hingga Juni
2026 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah terealisasi sebesar Rp6,15 triliun atau 56,80 persen dari pagu. Realisasi tersebut mencakup sekitar 56,8 persen dari total penyaluran
TKD seluruhnya. Rincian realisasi penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Juni 2026 adalah sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp1,62 triliun atau 39,72% dari pagu Rp4,09 triliun.
Penyaluran DBH mayoritas atas DBH SDA Minerba yang terealisasi sebesar Rp1,35 triliun yang mencakup 83,09 % penyaluran DBH.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp6,15 triliun atau 56,80% dari pagu Rp10,82 triliun.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp10,43 miliar atau 18,51% dari pagu Rp56,31 miliar. Penyaluran ini telah dilakukan oleh Kab. Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tanah
Laut, Barito Kuala, Banjarbaru, dan Balangan.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1,35 triliun atau 50,48% dari pagu Rp2,67 triliun. DAK Fisik mayoritas terutama untuk penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp785,57 miliar dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp410,05 miliar.
5. Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp 454,60 miliar atau 85,81% dari pagu Rp531,65 miliar. Dana Desa tahap 1 masih menyisakan 1 Desa dari 1.871 Desa penerima Dana Desa. Sementara itu Dana Desa tahap 2 telah disalurkan pada 1.385 Desa. Dana Desa tahap 2 telah salur pada seluruh Pemerintah Daerah, 3 pemda telah tuntas menyalurkan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalong).
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kalimantan Selatan tersalur sebesar Rp2,69 Triliun kepada 37.385 debitur dan Pembiayaan UMi Ultra Mikro (UMi) tersalur sebesar Rp30,95 Miliar kepada 5.547 debitur. Berdasarkan data SIKP Kemenkeu, kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) s.d. 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:
1. Total penyaluran KUR sebesar Rp2,69 Triliun (43,04%) dari target Rp5,15 T yang disalurkan kepada 37.385 debitur. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp2.584,57 Miliar (95,98%) dan Syariah sebesar Rp108,37Miliar (4,02%).
2. Secara Nasional, Kalimantan Selatan berada pada peringkat 17. Kalimantan Selatan menempati peringkat kedua di regional Kalimantan berdasarkan realisasi penyaluran KUR.
3. Sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbanyak sebesar Rp948,52 miliar (35,22%) kepada 16.383 debitur dan skema mikro menjadi skema terbesar dengan penyaluran sebesar
Rp1.736,33 M (64,48%) kepada 33.676 debitur.
4. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp480,86 M kepada 5.275 debitur.
Disusul oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp348,33 M kepada 3.497 debitur dan Kabupaten Banjar sebesar Rp278,85 M kepada 4.416 debitur.
5. BRI mencatat penyaluran KUR tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp1.800,40 M kepada 32.308 debitur. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp278,01 M kepada 2.232 debitur. Selanjutnya oleh BNI sebesar Rp237,62 M kepada 778 debitur.
Dalam memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan sebagai berikut:
1. Total penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp30,95 M kepada 5.547 debitur. UMi disalurkan secara Konvensional sebesar Rp5,38 M dan Syariah Rp25,57 M.
2. Kalimantan Selatan menempati posisi ke-28 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional. Realisasi penyaluran UMi di Kalimantan Selatan menempati peringkat ketiga di regional Kalimantan.
3. Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi, sebesar Rp6,21 miliar kepada 1.027 debitur. Disusul oleh Kabupaten Banjar sebesar Rp3,86 miliar kepada 703 debitur dan Kabupaten HULU
SUNGAI SELATAN sebesar Rp3,10 M kepada 561 debitur.
4. Sektor perdagangan menjadi sektor penerima UMi terbanyak sebesar 97,56%. Berdasarkan skema, penyaluran didominasi menggunakan skema kelompok sebesar Rp29,46 Miliar.
5. PNM mencatat penyaluran UMi tertinggi dengan membukukan capaian sebesar Rp26,28 M kepada 4.651 debitur.
Guna menjamin ketepatan sasaran dukungan finansial bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan secara
intensif memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala bersama seluruh Mitra Penyalur. Kolaborasi strategis ini akan terus ditingkatkan demi memastikan keberhasilan pola penyaluran di titik-titik pertumbuhan seperti di Kota Banjarmasin dapat teramplifikasi secara merata
ke seluruh Kabupaten/Kota. Langkah ini menjadi krusial dalam mempercepat distribusi modal yang akuntabel, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi s.d. 30 Juni 2026 yang dilaksanakan di Aula Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis 30/7/2026 juga dihadiri oleh Anton Budhi Setiawan (Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah) ; Tetik Fajar Ruwandari (Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah) ; dan Abien Prastowidodo (Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan).
Tags
Headline