Banjarmasin, Jumat (25/9/2026), derapjurnalis.com - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak hanya menyita waktu pengendara. Bagi pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang distribusi dan jasa angkutan, antrean BBM juga dapat mengganggu kelancaran pengiriman barang ke berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Sutjipto, salah satu Ketua Komunitas UMKM di Kalimantan Selatan, Jum'at (25/9/2026).
Menurutnya, persoalan antrean BBM perlu dicari solusinya secara bersama-sama agar tidak terus berdampak pada aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Ia mengusulkan agar Pemerintah bersama Instansi terkait dapat memotong mata rantai antrean dengan menghadirkan titik-titik pengisian BBM khusus bagi perusahaan yang memiliki banyak armada.
“Kalau SPBU itu antreannya panjang, sedangkan yang antre adalah armada transportasi, terutama truk yang berjejer panjang, tentu ini mengganggu pengantaran barang. Mata rantai pengiriman barang ke daerah-daerah ikut terganggu,” ujar Sutjipto.
Menurut Dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kendaraan. Pengemudi yang menerima upah harian juga dapat kehilangan waktu kerja karena harus berjam-jam menunggu giliran mengisi BBM.
Karena itu, Sutjipto membayangkan adanya pola pengisian BBM yang lebih dekat dengan lokasi perusahaan.
“Pertamina bisa membuat pangkalan di masing-masing perusahaan. Misalnya tempat berkumpulnya armada jasa angkutan, di sana tersedia tangki dengan kapasitas tertentu, lengkap dengan meteran dan penanggung jawabnya. Jadi armada tidak perlu keluar dan mengganggu jalan raya hanya untuk mengisi BBM,” katanya.
Ia menyebut kapasitas tangki dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya 10 ribu hingga 20 ribu liter bagi perusahaan yang memiliki banyak armada.
Hal serupa, lanjutnya, dapat diterapkan pada perusahaan distribusi yang memiliki mobil box, sepeda motor karyawan maupun kendaraan operasional.
“Kalau perusahaan distribusi memiliki banyak kendaraan, kenapa tidak dibuatkan pola yang sama? Mereka bisa mengisi BBM di lingkungan perusahaan sendiri. Tidak perlu lagi kendaraan keluar masuk hanya untuk antre di SPBU,” tuturnya.
Dengan sistem tersebut, menurut Sutjipto, distribusi BBM kepada perusahaan dapat dilakukan melalui pengiriman menggunakan mobil tangki. Armada perusahaan kemudian mengisi kebutuhan BBM di lokasi masing-masing.
Ia menilai kawasan pergudangan di Banjarmasin memiliki potensi untuk menerapkan pola tersebut karena terdapat lahan dan banyak perusahaan dengan armada distribusi.
“Coba kita lihat di kawasan pergudangan Basirih. Banyak lahan besar dan banyak armada di sana. Seharusnya bisa dipikirkan titik-titik pengisian khusus. Begitu juga kawasan pergudangan lainnya yang banyak aktivitas distribusi,” ujarnya.
Bagi Sutjipto, gagasan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pengusaha. Lebih jauh, ia ingin waktu masyarakat tidak habis hanya karena antrean BBM.
“Yang utama bagi saya adalah bagaimana mengurai antrean supaya jalan tidak macet dan tidak banyak waktu yang terbuang hanya untuk sekadar mengantri BBM,” katanya.
Karhutla Bukan Sekadar Asap
Selain persoalan BBM, Sutjipto juga menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan.
Menurutnya, asap karhutla bukan sekadar persoalan jarak pandang atau ketidaknyamanan saat berkendara. Ada persoalan kesehatan, keselamatan, ekonomi, hingga kerusakan ekosistem yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kalau sudah asap, pastinya kalau bicara sebagai pribadi dan lingkungan, kita punya persoalan kesehatan. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap kebakaran lahan sebagai sesuatu yang biasa.
Sutjipto bahkan memilih istilah “pembakaran hutan dan lahan” ketika api muncul akibat aktivitas manusia.
“Kalau ini dianggap biasa, berapa banyak ekosistem yang rusak? Kita bukan hanya bicara soal napas dan pandangan. Pengguna jalan juga menghadapi risiko ketika api sudah mendekati badan jalan,” ujarnya.
Dalam kondisi jarak pandang yang terbatas akibat asap, pengendara berada dalam situasi serba sulit. Melanjutkan perjalanan terasa berbahaya, sementara berhenti juga bukan pilihan mudah bagi mereka yang harus segera sampai ke tujuan.
“Kadang kita mau terus takut, mau berhenti tidak sampai-sampai. Akhirnya dipaksakan berjalan di tengah kabut asap,” katanya.
Dampak karhutla, lanjut Sutjipto, juga dapat merambah permukiman dan tempat usaha, terutama usaha yang memanfaatkan lahan kosong di sekitar jalan.
Namun, ada persoalan lain yang menurutnya tidak kalah penting, yakni hilangnya habitat berbagai makhluk hidup.
“Di lahan-lahan kosong itu ada habitat. Ada burung dan berbagai ekosistem yang mungkin selama ini tidak kita sadari keberadaannya,” tuturnya.
Ia memahami bahwa sebagian orang mungkin memilih cara membakar karena dianggap lebih cepat dan murah untuk membersihkan lahan.
Namun, pilihan tersebut dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih panjang.
“Kita ingin mencari kehidupan yang mudah dan murah. Kalau ditebang perlu waktu lama, cukup dibakar, selesai. Tetapi ternyata dampaknya sangat besar, nyasar ke mana-mana dan tanpa sadar merugikan banyak orang,” katanya.
Karena itu, Sutjipto mengajak masyarakat untuk melihat persoalan karhutla bukan hanya dari sisi aturan atau penindakan, tetapi juga dari kesadaran pribadi.
Ia berharap setiap orang mau melihat kembali tindakannya terhadap lingkungan dan memahami bahwa kerusakan alam pada akhirnya dapat kembali dirasakan oleh manusia sendiri.
“Saya tidak bermaksud menyenggol kiri atau kanan. Yang ada, ayo kita introspeksi diri. Jangan membuat kerusakan di muka bumi,” pungkasnya.*****(juna)
.
Tags
Headline